Sumenep – AMAN Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengembangkan Desa Damai Berkelanjutan (DDB) sebagai model pembangunan desa yang inklusif, tangguh, dan berperspektif gender. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar pada 14 Juli 2026 di Kantor Bupati Sumenep, yang dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terdiri atas para Staf Ahli Bupati, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD/BPMD), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumenep, serta perwakilan Pemerintah Desa dan Tim Tangguh Desa Babalan dan Desa Matanair. Pertemuan tersebut membahas penguatan implementasi Program Desa Damai Berkelanjutan, dukungan kebijakan daerah, serta rencana replikasi praktik baik ke lebih banyak desa di Kabupaten Sumenep.
Melalui pendekatan Desa Damai Berkelanjutan, AMAN Indonesia mendorong pembangunan desa yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat perlindungan perempuan dan anak, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, penyelesaian konflik secara damai, serta ketahanan sosial dan ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Direktur AMAN Indonesia, Ruby Kholifah, menjelaskan bahwa Desa Damai Berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan agenda Women, Peace and Security (WPS) ke dalam tata kelola desa melalui implementasi sepuluh indikator yang mendorong lahirnya desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Desa Damai Berkelanjutan bukan sekadar program pendampingan, melainkan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan perdamaian, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta ketahanan sosial dan ketahanan terhadap bencana maupun perubahan iklim. Kami berharap kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin kuat sehingga praktik baik ini dapat direplikasi ke lebih banyak desa dan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah, ujar Ruby.
Dalam audiensi tersebut, AMAN Indonesia juga memaparkan capaian implementasi DDB di desa-desa dampingan, termasuk penguatan kepemimpinan masyarakat, Sekolah Perempuan Perdamaian, pembentukan Tim Tangguh, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Audiensi juga membahas penguatan tata kelola program melalui penyusunan roadmap implementasi sepuluh indikator DDB, pendampingan pemerintah desa, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, termasuk Dana Desa dan APBD, guna memastikan keberlanjutan program.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyambut positif pendekatan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah agar implementasi Desa Damai Berkelanjutan dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Kabupaten Sumenep, Joko Satrio, menilai bahwa Desa Damai Berkelanjutan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi desa karena memperkuat kelembagaan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.
Keberhasilan implementasi Desa Damai Berkelanjutan membutuhkan dukungan kebijakan, perencanaan pembangunan yang terintegrasi, serta sinergi yang kuat antarperangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka ruang kolaborasi untuk mengintegrasikan program ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar praktik baiknya dapat diperluas hingga desa-desa lain, termasuk wilayah kepulauan, kata Joko Satrio.
Bagi AMAN Indonesia, komitmen yang terbangun melalui audiensi ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan Desa Damai Berkelanjutan (DDB). Keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya berbagai kegiatan, tetapi juga dari tumbuhnya kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Ke depan, kolaborasi antara AMAN Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan diperkuat melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU), penguatan Tim Tangguh, penyusunan Roadmap Desa Damai Berkelanjutan, serta integrasi indikator DDB ke dalam dokumen perencanaan desa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi program di Desa Matanair dan Desa Babalan, sekaligus menjadi pijakan untuk memperluas praktik baik Desa Damai Berkelanjutan ke desa-desa lain di Kabupaten Sumenep.
Audiensi ini menjadi penegasan bahwa mewujudkan desa yang damai, inklusif, dan berkeadilan membutuhkan komitmen serta kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu memperkuat kepemimpinan perempuan, meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mendorong lahirnya desa-desa yang tangguh dan berkelanjutan.