JAKARTA — Situasi kekerasan, militarisasi, dan perampasan ruang hidup di Papua kembali menjadi sorotan dalam diskusi Voice of the Voiceless Volume 4 yang diselenggarakan oleh AMAN Indonesia bersama jaringan masyarakat sipil. Diskusi yang diawali dengan pemutaran film dokumenter Pesta Babi itu menghadirkan aktivis perempuan Papua, pendamping masyarakat adat, serta pegiat hak asasi manusia untuk membicarakan dampak pembangunan dan operasi militer terhadap kehidupan masyarakat Papua, terutama perempuan.
Direktur AMAN Indonesia sekaligus Presidium Jaringan WPS Indonesia, Rubiuh Khalifah, menegaskan bahwa pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) penting untuk melihat keragaman pengalaman perempuan dalam situasi konflik dan ancaman keamanan, termasuk di Papua. Menurutnya, perempuan Papua tidak bisa diposisikan sebagai kelompok pasif, melainkan memiliki agensi dan pengetahuan sendiri dalam mempertahankan tanah, hutan, dan sumber kehidupannya.
“Setiap ancaman keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional, selalu melahirkan kekerasan berbasis gender dan seksual. Dalam konteks Papua, itu berlangsung melalui sekuritisasi pembangunan dan militerisasi yang sudah berjalan puluhan tahun,” ujarnya.
Rubiuh juga menyoroti bagaimana pembangunan di Papua kerap diposisikan seperti perang, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan dan militer. Ia menilai pola tersebut telah menciptakan ketakutan, penghancuran ruang hidup, dan pembungkaman ruang sipil. Bahkan, ia mengaku baru kali ini merasa harus memastikan prosedur keamanan hanya untuk memutar sebuah film dokumenter.
“Bayangkan, 20 tahun saya menjadi aktivis, baru kali ini mau nonton film saja ada rasa takut. Itu menunjukkan ruang sipil kita sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Aktivis perempuan Papua dari Sepempuan Papua, Gispa, menjelaskan bahwa perempuan Papua mengalami kerentanan berlapis akibat pendudukan militer, kekerasan struktural, dan rasisme. Menurutnya, kekerasan tidak hanya terjadi saat kontak senjata berlangsung, tetapi juga hadir dalam keseharian perempuan Papua melalui keterbatasan akses air bersih, layanan kesehatan, hingga kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan.
Ia mencontohkan dampak pembabatan hutan di Merauke yang membuat sumber air tercemar akibat intrusi air laut. Kondisi itu memaksa perempuan berjalan hingga belasan kilometer hanya untuk mengambil air bersih. Situasi tersebut memperburuk kesehatan perempuan, terutama dalam kebutuhan menstruasi dan reproduksi.
Gispa juga mengungkap berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Papua yang melibatkan aparat militer. Salah satunya kasus pemerkosaan yang dialami seorang perempuan Papua dan proses hukumnya berhenti di pengadilan militer. Ia menyebut korban harus melalui proses pembuktian yang panjang, termasuk tes DNA dan pengumpulan bukti digital, namun tetap dihadapkan pada sikap rasis aparat penegak hukum.
“Tubuh perempuan Papua dijadikan medan perang,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, Gispa juga mengaku sulit mendefinisikan rasa aman sebagai perempuan Papua. Pengalaman rasisme, pemutusan internet saat kerusuhan Papua 2019, serta stigma terhadap identitas Papua membuat rasa aman menjadi sesuatu yang asing baginya.
Sementara itu, pegiat masyarakat adat dari Pusaka, Ambrosius Mulait, menjelaskan bahwa akar persoalan Papua tidak bisa dilepaskan dari sejarah operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam sejak masa Orde Baru. Ia menyebut pendekatan militer terus digunakan untuk membuka jalan bagi investasi dan proyek strategis nasional, mulai dari tambang hingga perkebunan skala besar.
Menurutnya, banyak wilayah konflik di Papua beririsan dengan wilayah yang memiliki kandungan emas dan sumber daya alam lainnya. Operasi militer menyebabkan masyarakat adat terusir dari tanahnya, sementara perusahaan masuk dengan pengawalan aparat keamanan.
Ambrosius juga menceritakan situasi di Wanam, Merauke, tempat ribuan aparat militer ditempatkan di sekitar wilayah masyarakat adat dan proyek perusahaan. Kehadiran militer dengan senjata lengkap disebut menciptakan tekanan psikologis bagi warga dan membuat masyarakat takut melakukan protes terhadap pembukaan hutan dan perampasan tanah adat.
Selain intimidasi, ia mengungkap praktik pembelian tanah masyarakat adat dengan harga sangat murah yang difasilitasi pendekatan militer. Konflik antarmarga pun muncul karena sebagian masyarakat menerima penjualan tanah, sementara yang lain menolak.
Diskusi juga menyinggung dampak sosial lain dari militarisasi, seperti meningkatnya prostitusi, perdagangan orang, dan penyebaran HIV/AIDS di sekitar wilayah operasi militer dan perusahaan.
Baik Gispa maupun Ambrosius menekankan pentingnya solidaritas masyarakat sipil di luar Papua untuk terus menyuarakan situasi yang terjadi. Mereka meminta publik lebih kritis memilih sumber informasi tentang Papua dan mendengarkan langsung suara masyarakat akar rumput, bukan hanya narasi resmi negara.
“Ketika orang Papua bicara soal Papua, kami sering langsung dilabeli separatis. Karena itu kami butuh solidaritas teman-teman di luar Papua untuk ikut bersuara,” kata Gispa.
Diskusi ini menjadi ruang refleksi kritis tentang situasi Papua sekaligus pengingat bahwa isu kekerasan, perampasan ruang hidup, dan pembungkaman ruang sipil tidak hanya menjadi persoalan masyarakat Papua, tetapi persoalan bersama seluruh warga Indonesia.