Tasikmalaya, 14 Oktober 2026 — Penguatan kepemimpinan perempuan dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun desa yang inklusif, aman, dan tangguh. Berangkat dari pengalaman Desa Cipakat, Kabupaten Tasikmalaya, AMAN Indonesia didukung oleh Kedutaan Besar Jerman menggelar Training of Trainers (ToT): Replikasi dan Adaptasi Model Desa Damai Berkelanjutan bagi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS) pada 13–14 Oktober 2026. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan desa dan Jaringan WPS Indonesia dari Aceh, Sulawesi Tengah, dan Ambon yang akan menjadi wilayah replikasi, bersama perwakilan sembilan desa di sekitar Cipakat yang berinisiatif mengembangkan model serupa.
Desa Cipakat menjadi ruang pembelajaran untuk memahami bagaimana pendekatan perdamaian dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola dan pembangunan desa. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dengan penguatan kelembagaan, perlindungan kelompok rentan, serta terbukanya ruang partisipasi yang bermakna bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Kepala Desa Cipakat, Dadan Ridwan, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan AMAN Indonesia turut mendorong penguatan kelembagaan desa, terutama dalam pemberdayaan perempuan.
Setelah bergabung dengan AMAN Indonesia, muncul ide-ide terobosan untuk penguatan kelembagaan, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan. Optimisme perempuan untuk terlibat dalam kelembagaan dan tampil memimpin berbagai kegiatan di desa juga semakin tumbuh, ujar Dadan.
Menempatkan Perempuan sebagai Aktor Perdamaian
Model Desa Damai Berkelanjutan (DDB) dikembangkan dari pengalaman AMAN Indonesia dalam memperkuat kepemimpinan perempuan melalui Sekolah Perempuan Perdamaian (SPP), yang telah dimulai sejak 2007. Model ini mengintegrasikan agenda WPS dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan tangguh.
Program Manager AMAN Indonesia, Nanda Dwinta Sari, menegaskan bahwa perempuan perlu diakui sebagai aktor penting dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian, bukan semata-mata sebagai kelompok yang terdampak konflik maupun kekerasan.
Di Desa Cipakat, kita melihat bagaimana perempuan dan kelompok rentan lainnya didengar, dilibatkan secara bermakna, dan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai korban konflik, tetapi juga sebagai aktor yang mampu mencegah konflik dan membangun perdamaian, jelas Nanda.
Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat dari tingkat desa. Ketika perempuan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam kelembagaan, dan memengaruhi kebijakan, pembangunan desa memiliki peluang lebih besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan menyeluruh.
Dalam implementasinya, DDB menggunakan sepuluh indikator yang mencakup perlindungan perempuan dan anak; mekanisme penanganan kekerasan; penguatan ekonomi desa berbasis koperasi; pendidikan kritis bagi perempuan; forum aspirasi perempuan; paguyuban lintas kelompok; festival budaya yang merawat keberagaman dan lingkungan; forum anak; digitalisasi informasi; serta kesiapsiagaan bencana dan adaptasi iklim.
Pelaksanaan berbagai indikator tersebut dikoordinasikan oleh Tim Tangguh DDB, yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dengan keterwakilan perempuan sebesar 50 persen. Tim ini berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program, memfasilitasi kerja sama antaraktor, mendukung deteksi dini potensi konflik dan kekerasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dari Pembelajaran Lapangan Menuju Replikasi
Pemerintah Kecamatan Singaparna turut mendukung proses pembelajaran ini. Camat Singaparna, Tono Haeruman, yang diwakili Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ranny Tien Subarkah, berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh peserta dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Kami dari Pemerintah Kecamatan Singaparna menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Hari ini kita belajar bersama tentang peran perempuan dan berbagai upaya membangun perdamaian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh tim AMAN Indonesia dapat dipelajari dan diimplementasikan di daerah masing-masing, ungkap Ranny saat membuka kegiatan.
Selama dua hari, peserta mengikuti kunjungan lapangan dan dialog bersama pemerintah Desa Cipakat, Tim Tangguh DDB, Sekolah Perempuan Perdamaian, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peserta juga mendalami analisis kerentanan wilayah, strategi pengorganisasian masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kemitraan dengan pemerintah desa.
Proses pembelajaran dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi replikasi untuk setiap wilayah. Rencana tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi indikator prioritas, kebutuhan pendampingan, strategi kolaborasi, serta mekanisme pemantauan pelaksanaan DDB.
Replikasi DDB tidak dimaksudkan untuk menyalin seluruh praktik Desa Cipakat secara utuh. Sebaliknya, pengalaman Cipakat menjadi referensi yang dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
Melalui penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil, AMAN Indonesia berharap model Desa Damai Berkelanjutan dapat diterapkan secara lebih luas melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat tata kelola desa yang partisipatif sekaligus membangun komunitas yang inklusif, aman, dan tangguh.
Bagi AMAN Indonesia, perdamaian yang berkelanjutan perlu dibangun dari komunitas dengan memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan memiliki ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi ruang pelaksanaan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya ketahanan masyarakat dan praktik perdamaian yang berkelanjutan.