Jakarta, 18 Juni 2026 – Sebagai wujud memperkuat komitmen dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan, AMAN Indonesia menggelar Desa Damai Berkelanjutan (DDB) Award 2026 bertajuk “Komunitas Tangguh, Desa Berdaya, Indonesia Damai”. Diinisiasi sejak 2024 dengan dukungan Kedutaan German, hadir perwakilan 10 Desa Mitra; Desa Malei-Poso, Pengkok-Sleman, Kele’i-Poso, Cipakat-Tasikmalaya, Dharma Camplong-Sampang, Matanair-Sumenep, Puger Kulon-Jember, Getas-Temanggung, Babbalan-Sumenep, Buntu-Wonosobo dan Gemblengan Wonosobo, sebagai momentum ini bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan ruang untuk mendokumentasikan praktik baik, memperkuat jejaring antar desa, dan mendorong replikasi pembangunan desa yang inklusif, damai, dan berkelanjutan.
Rangkaian acara diwarnai dengan monolog yang dibawakan langsung oleh perwakilan desa-desa DDB. Melalui narasi yang kuat dan reflektif, para penggerak desa mengajak peserta melihat kembali makna perdamaian dari perspektif masyarakat akar rumput. Mereka menyampaikan paradigma pembangunan yang selama ini lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik, sementara rasa aman, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan ketahanan sosial seringkali luput dari perhatian.
Monolog tersebut menggambarkan konteks desa dan berbagai perubahan yang terjadi selama implementasi DDB. Di sejumlah desa, lahir peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak yang disusun secara partisipatif bersama pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Bagi masyarakat, yang disahkan bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen bersama bahwa tidak ada perempuan maupun anak yang menghadapi kekerasan sendirian.
Di Desa Malei, Poso, masyarakat membangun sistem perlindungan dan penanganan konflik melalui aplikasi Kampung Aman yang memungkinkan warga melaporkan gejala konflik, ujaran kebencian, kekerasan berbasis gender, maupun potensi radikalisme dan intoleransi. Sistem ini menghubungkan warga, Tim Tangguh, pemerintah desa, serta berbagai layanan pendampingan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Sementara itu, berbagai desa lainnya memperlihatkan bagaimana penguatan ekonomi komunitas, pengelolaan BUMDes yang lebih partisipatif, serta keterlibatan perempuan dalam tata kelola ekonomi desa berkontribusi pada penguatan ketahanan masyarakat. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat berdiri di atas ekonomi yang rapuh, melainkan membutuhkan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil dan inklusif.
Perjalanan Panjang Membangun Infrastruktur Perdamaian di Desa
Dalam sambutannya, Country Representative AMAN Indonesia, Dwi Rubiyanti Kholifah, menjelaskan bahwa Desa Damai Berkelanjutan merupakan hasil dari perjalanan panjang pengorganisasian masyarakat yang dimulai sejak 2007 melalui Sekolah Perempuan Perdamaian. Awalnya, program tersebut berfokus pada penguatan kesadaran kritis perempuan akar rumput dan keterampilan resolusi konflik. Seiring waktu, Sekolah Perempuan Perdamaian berkembang menjadi organisasi perempuan, memperkuat kepemimpinan perempuan, hingga akhirnya melahirkan aksi kolektif melalui model Desa Damai Berkelanjutan.
Menurut Ruby, desa merupakan lokus berbagai persoalan sekaligus berbagai solusi. Krisis, bencana, konflik, dan ketimpangan terjadi di desa, tetapi modal sosial, gotong royong, solidaritas, dan kohesi sosial juga tumbuh di desa. Karena itu, pembangunan perdamaian perlu dihadirkan dalam bentuk yang konkret melalui penguatan infrastruktur sosial di tingkat komunitas.
DDB kemudian dikembangkan melalui 10 indikator yang menggabungkan agenda SDGs dan WPS, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, sistem penanganan konflik dan kekerasan, penguatan ekonomi berbasis komunitas, pendidikan kritis perempuan, forum aspirasi perempuan, paguyuban lintas kelompok, forum anak dan orang muda, revitalisasi budaya lokal, sistem informasi desa, hingga ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
“Perempuan adalah aktor perdamaian dan keamanan,” tegas Ruby. Ia menambahkan bahwa pengalaman AMAN Indonesia selama hampir dua dekade menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki ruang untuk belajar, berorganisasi, dan memimpin, perubahan sosial di tingkat desa bergerak lebih cepat dan lebih inklusif.
Kehadiran DDB menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya berbagai tantangan terhadap keamanan manusia. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 24.472 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, sementara laporan kekerasan terhadap perempuan meningkat 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, SAFEnet mencatat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online yang mayoritas menimpa perempuan dan kelompok usia muda.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak hanya hadir dalam bentuk konflik terbuka, tetapi juga dalam bentuk kekerasan berbasis gender, intoleransi, polarisasi sosial, serta kerentanan ekonomi dan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, pembangunan desa membutuhkan pendekatan yang memperkuat kapasitas sosial masyarakat agar mampu menghadapi berbagai risiko tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.
Komitmen untuk memperkuat peran desa sebagai aktor pembangunan perdamaian juga diperdalam melalui talkshow bertema “Dari Desa Menjaga Perdamaian: Kepemimpinan Perempuan, Ketahanan Komunitas, dan Masa Depan Indonesia yang Damai, Setara dan Inklusif.” Dimoderatori oleh Yeni Lutfiana dari AMAN Indonesia, talkshow menghadirkan sejumlah ahli; Drs. Andrey Ikhsan Lubis (Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDT), Desy Andriani (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA RI), Taty Krisnawaty (Komisioner Purnabakti Komnas Perempuan), dan Ghufron (IDEA Manager AMAN Indonesia).
Dalam diskusi, Desy Andriani (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA RI), menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat desa. Menurutnya, berbagai inisiatif seperti Sekolah Perempuan Perdamaian, Forum Aspirasi Perempuan, sejalan dengan program pemerintah melalui Rumah Bersama Indonesia (RBI).
Ghufron dari AMAN Indonesia memaparkan bahwa kerangka Women, Peace and Security (WPS) menegaskan bahwa perempuan penting diakui sebagai aktor perdamaian dan keamanan, bukan semata-mata kelompok penerima manfaat dalam pembangunan. Kerangka WPS memberikan legitimasi politik dan sosial bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan pembangunan desa.
Pengalaman desa-desa DDB memperlihatkan bahwa ketika pemerintah desa, kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat sipil bekerja bersama, ruang partisipasi perempuan dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video perjalanan dan capaian DDB, yang memperlihatkan berbagai inovasi sosial yang lahir dari desa-desa pelaksana program. Momentum tersebut menjadi pengantar menuju puncak acara berupa penganugerahan DDB Award kepada desa-desa yang telah menunjukkan komitmen, inovasi, dan capaian dalam mengimplementasikan indikator Desa Damai Berkelanjutan.
Melalui DDB, AMAN Indonesia berharap semakin banyak dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan untuk mereplikasi model ini di berbagai wilayah Indonesia. Sebab ketika desa menjadi ruang yang aman bagi perempuan, anak, kelompok rentan, dan seluruh warga untuk berpartisipasi, maka desa tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan pusat transformasi sosial yang berkontribusi pada agenda nasional dan global, termasuk Women, Peace and Security (WPS) serta Sustainable Development Goals (SDGs).
Tonton Live Streaming DDB Award 2026 di sini: