Sumenep – AMAN Indonesia menggelar pertemuan dengan berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Sumenep pada 14 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat kerja kolektif dalam mendorong kepemimpinan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun gerakan perempuan yang lebih solid dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman, memperkuat jejaring antar organisasi, sekaligus membangun komitmen bersama untuk menghadapi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, AMAN Indonesia memperkenalkan Sekolah Perempuan Perdamaian (SPP) sebagai program pendidikan nonformal yang telah dilaksanakan di 56 lokasi. Program ini dirancang untuk memperkuat kepemimpinan perempuan melalui penguatan jati diri, analisis sosial, penyelesaian konflik, advokasi, serta pengorganisasian masyarakat agar perempuan mampu mengambil peran sebagai pemimpin di berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang-ruang pengambilan keputusan di masyarakat.
Direktur AMAN Indonesia, Ruby Kholifah, menegaskan bahwa penguatan gerakan perempuan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang saling menguatkan antarlembaga dan komunitas.
Penguatan gerakan perempuan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan jejaring yang saling mendukung antar organisasi. Melalui Sekolah Perempuan Perdamaian, kami ingin memperkuat kepemimpinan perempuan agar mampu menjadi agen perubahan di komunitasnya, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utama, ujar Ruby.
Diskusi juga menyoroti pentingnya memperkuat solidaritas antarorganisasi perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyalahgunaan narkoba, hingga penguatan ketahanan keluarga. Para peserta sepakat bahwa kolaborasi menjadi kunci agar pengalaman, sumber daya, dan kapasitas yang dimiliki masing-masing organisasi dapat saling melengkapi sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, peserta berbagi pengalaman dalam mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk membantu korban mengakses layanan kesehatan, memberikan dukungan psikologis, hingga menghubungkan korban dengan aparat penegak hukum. Diskusi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas organisasi perempuan, khususnya dalam pendampingan hukum dan advokasi, agar mampu memberikan layanan awal yang lebih efektif kepada para penyintas.
Pertemuan turut menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai relasi yang setara, penghormatan terhadap perempuan, serta pencegahan kekerasan sejak dini.
Di sisi lain, peserta juga mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perubahan pola komunikasi dalam keluarga yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Berbagai persoalan tersebut dinilai memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan karakter, dan kohesi sosial di tingkat komunitas.
Bagi AMAN Indonesia, kerja kolektif organisasi perempuan di Kabupaten Sumenep merupakan fondasi penting untuk membangun gerakan yang mampu menghadirkan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan. Setiap organisasi memiliki pengalaman, pendekatan, serta basis komunitas yang berbeda dalam mendampingi perempuan dan kelompok rentan. Ketika kekuatan tersebut disatukan melalui jejaring yang saling belajar, berbagi sumber daya, dan membangun agenda bersama, gerakan perempuan tidak hanya menjadi lebih responsif terhadap berbagai persoalan sosial, tetapi juga memiliki daya pengaruh yang lebih besar dalam mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif.
Kerja kolektif ini menjadi semakin penting di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kekerasan berbasis gender, kemiskinan, perubahan iklim, hingga terbatasnya akses layanan dasar di wilayah kepulauan. Tidak ada satu organisasi yang mampu menjawab seluruh persoalan tersebut sendirian. Oleh karena itu, memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarorganisasi perempuan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem gerakan yang saling menguatkan, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan suara dan pengalaman perempuan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan di tingkat desa maupun daerah.