Editor: Nanda Dwinta
Saat melihat berita tanggal 25 Agustus 2025, dimana terjadi aksi demonstrasi di Jakarta protes terhadap rusaknya demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh wakil rakyat dan puncaknya adanya Tindakan kelalaian oknum polisi dengan mobil Barracuda nya melindas pengemudi ojek online, aksi demo ini memanas dan juga terjadi di beberapa daerah, namun seingatku saat peristiwa besar itu terjadi, warga sekitar desaku masih menjalankan aktivitasnya sehari-hari, ada yang baru pulang dari sawah sambil membawa seikat rumput untuk makan sapi ternak mereka, ada ibu-ibu yang tergesa-gesa karena terlambat ke pasar, dan saya sendiri menggendong bayi sambil mengajar di madrasah. Namun seharian itu perasaanku, kelu dan kelam, apalagi melihat cuplikan demi cuplikan para demonstran yang diserang gas air mata; tiba-tiba mataku ikut perih melihat mata mereka yang merah dan bengkak, ingin rasanya aku disana berjuang bersama mereka.
Ini hanya cuplikan yang berkali-kali beredar di media sosial, yang kami lihat bukan sebuah episode lengkap. Dibenakku terpikir, kami warga yang tidak tahu bagaimana panas dan tegangnya keadaan saat demo terjadi berhari-hari, merasa ikut prihatin, bagaimana para demonstran bisa mendapatkan makanan dan minuman? dimana mereka sholat, bagaimana perasaannya seorang warga negara yang sedang “mengemis” hak pada ulil amri (pemimpin daerah) yang seyogyanya melindungi dan menyayangi? dan potret lain yang mungkin tak terpikirkan oleh selain demonstran. Ya, itu semua kami lihat di layar handphone, seperti jauh terjadi di negeri orang padahal itu terjadi di negeri sendiri.
Demonstrasi ini membawa tuntutan reformasi struktural, seperti penarikan militer dari peran sipil, pembebasan demonstran yang ditahan, reformasi Dewan Perwakilan Rakyat, serta penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang adil. Para demonstran, terutama dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil, menuntut supremasi sipil, supremasi konstitusi, reformasi fiskal, dan keadilan ekonomi dengan harapan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan di Indonesia.
Idealnya perjuangan pemenuhan hak demokrasi harusnya nir kekerasan, namun tuntutan para demonstran untuk perubahan yang damai, mengembalikan hak demokrasi rakyat menghadapi tantangan dari kekerasan dari aparat dan provokasi pihak tertentu. Akibatnya situasi yang memanas memberikan keresahan di banyak warga, beberapa diantaranya:
- Kecemasan dan trauma karena banyak media mengabarkan kerusuhan, kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan sosial, sehingga warga kesulitan untuk mengakses ke fasilitas publik seperti warga yang sakit sulit mengakses layanan kesehatan.
- Menurunnya rasa tidak percaya pada lembaga pemerintahan, mulai dari yudikatif hingga eksekutif. Lembaga pemerintah saat ini dianggap sebagai tempat yang kotor dan bisa dibeli dengan uang.
- Menjadi ‘korban’ provokasi digital yang belum bisa dipastikan fakta sebetulnya atau kebenarannya dan kemungkinan dapat mempengaruhi sikap sosial di dunia nyata.
Dan tentu saja masih ada dampak lainnya yang menjadi keresahan ku, warga desaku dan tentu saja masyarakat Indonesia. Keresahan kami ini juga mendapat perhatian dari para ulama seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang secara tegas mengeluarkan pernyataan sikapnya.
“Turut berduka atas gugurnya para korban dalam gelombang aspirasi rakyat menentang kebijakan negara yang tidak berpihak serta perilaku para pemegang amanah yang tidak peka, sambil menyesalkan tindakan represif aparat yang mematikan demokrasi dan mencederai HAM. Mendukung tuntutan masyarakat sipil untuk supremasi sipil, transparansi, dan akuntabilitas, serta menolak penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan di lembaga negara yang merugikan rakyat dan merusak alam. Menuntut langkah strategis penyelenggara negara guna memulihkan kepercayaan rakyat dan menjamin keamanan seluruh kelompok masyarakat, serta mengajak semua komponen, khususnya ulama perempuan di Jaringan KUPI, untuk menjaga solidaritas, mendukung keadilan, dan membangun demokrasi seadil-adilnya”.
Demikian suara kami, rakyat jelata di pedesaan, yang mungkin tak terdengar oleh “orang-orang atas” di sana, tetapi kami yakin sesedikit suara akan terdengar jika dibisikkan oleh seribu orang. Kami mendukung sepenuhnya tuntutan masyarakat sipil agar pemerintah bersikap transparan, akuntabel, dan menghormati supremasi hak sipil tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kami juga berharap para penyelenggara negara segera mengambil langkah nyata agar kepercayaan rakyat kembali pulih, keamanan terjaga untuk semua elemen masyarakat demi negeri kita tercinta.
Demikian doa kami untuk negeri tercinta, yang insya Allah akan terkabul jika seluruh rakyat menengadah bersamaan.