Jakarta – Dalam rapat koordinasi online yang digelar pada Selasa (4 Juni 2024), Sekolah Perempuan Perdamaian bersama AMAN Indonesia telah mencapai beberapa kesepakatan penting yang akan menjadi fokus utama organisasi Sekolah Perempuan ke depan. Rapat yang dihadiri oleh dua orang koordinator wilayah AMAN Indonesia dan empat presidium Sekolah Perempuan tersebut, menghasilkan lima hal penting dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Sekolah Perempuan di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Hal pertama adalah penyelesaian update database anggota Sekolah Perempuan yang harus diselesaikan paling lambat 30 Juli 2024. Kedua, finalisasi AD/ART menjadi prioritas penting yang perlu segera diselesaikan. Dengan diselesaikannya AD/ART Sekolah Perempuan diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi dan tata kelola Sekolah Perempuan. Ketiga, upaya mempererat koordinasi dan menyusun rencana strategis, AMAN Indonesia dimohon untuk memfasilitasi pertemuan offline antara presidium Sekolah Perempuan dan AMAN Indonesia. Pertemuan offline ini dianggap esensial untuk membahas rencana strategis, finalisasi AD/ART, dan rencana kerja mendatang.
Keempat, fasilitasi pelatihan fasilitator. Pelatihan ini sangat penting untuk menambah jumlah fasilitator di masing-masing Sekolah Perempuan yang tersebar di tujuh provinsi Indonesia. Dari data yang dihimpun, jumlah fasilitator Sekolah Perempuan ditambah dengan presidium Sekolah Perempuan mencapai 25 orang. Sedangkan jumlah Sekolah Perempuan Perdamaian hingga 2023 sudah mencapai 44 Sekolah Perempuan. Idealnya, setiap Sekolah Perempuan memiliki satu fasilitator. Dengan adanya fasilitator tambahan, diharapkan jaringan dan program pendidikan perempuan dapat diperkuat di berbagai daerah.
Kelima, kegiatan bedah buku ”Aborsi dan Child Free” dari penerbit Afkaruna. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan melibatkan narasumber dari kalangan Muslim dan Non-Muslim secara virtual. Bedah buku ini diharapkan dapat membuka diskusi penting tentang isu-isu kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan.
Menurut Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Maskur Hasan, dengan adanya langkah-langkah strategis ini, diharapkan Sekolah Perempuan Perdamaian mampu mendorong lahirnya perempuan pemimpin baru yang memiliki inisiatif membangun ketahanan komunitas dari radikalisme dan kekerasan berbasis agama dan gender. ”Saat ini, Sekolah Perempuan sebagai inkubator kepemimpinan perempuan telah mendorong pada rantai perubahan/transformasi baik di level individu, relasi, struktural dan kultural,” terangnya usai forum.
Kelas belajar di Sekolah Perempuan telah memberikan ruang berbagi pengetahuan antar perempuan dan keluarganya serta menambah asupan pengetahuan terkait gender, bina damai, transformasi konflik, serta berbagai isu terkini seperti halnya radikalisme dan ekstremisme. Metode andragogi yang diterapkan mampu mengikis sentralisme pengetahuan yang tidak hanya melekat pada sosok guru atau tokoh saja, namun juga merekognisi dan menghadirkan pandangan dan pengalaman perempuan terkait dengan konflik dan perdamaian.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembaruan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan di Poso telah rutin menggunakan modul dan fokus pada pengembangan ekonomi. Dalam waktu dekat, kegiatan bersama yang melibatkan 21 Sekolah Perempuan akan digelar. Kemudian, di Nusa Tenggara Barat akan digelar acara ‘Larimpu Goes to School’ dan merekrut kelompok anak muda untuk membantu mendokumentasikan kerja Sekolah Perempuan.
Sekolah Perempuan di Wonosobo telah melakukan pendampingan kepada remaja dan orang tua. Agenda yang akan direncanakan meliputi open rekrutmen dengan menyasar ibu-ibu muda serta pertemuan kerjasama dengan basis komunitas pada pertengahan Juni untuk membahas program kerja tahun 2024.Terakhir, Koordinator Wilayah Jawa Barat, Ihah Solihah, menekankan pentingnya kolaborasi Sekolah Perempuan (SP) di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan agar Sekolah Perempuan menjadi gerakan komunitas yang lebih kuat.
“Selain itu, kerjasama dengan pemerintah desa juga dianggap esensial untuk menciptakan sinergi yang baik antara desa dan Sekolah Perempuan,” pungkasnya.