Jakarta-The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Working Group on Women and Preventing /Countering Extremisme (WGWC), menggelar Forum Konsultasi Nasional bertajuk “Mempersiakan Daerah dalam Mengawal Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Rancangan Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE)”, Rabu dan Kamis (5-6 Oktober 2022). Agenda ini dilakukan untuk mewujudkan the whole government and whole society approach.
Menurut Steering Commite WGWC, Ruby Kholifah, konsultasi ini bertujuan untuk melakukan review atas dokumen RAD PE yang telah disahkan di provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. ”Dalam pertemuan dua hari ini, kami melakukan audit gender, menyiapkan sarana pelaksana implementasi RAD PE, dan membuat rencana kerja 2023,” terang perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur AMAN Indonesia disela-sela agenda.
Diungkap olehnya, dalam agenda mengundang wilayah yang telah membuat RAD Peserta daerah yang masih dalam proses sinkronisasi RAD PE di Biro Hukum Pemerintah seperti Jawa Tengah dan Banten. Pada tahun ini, terdapat dua daerah yang baru memulai proses perumusan RAD PE, seperti Maluku dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua daerah tersebut, sedang dalam proses penyiapan kajian lapangan sebagai baseline untuk menentukan arah RAD PE.
”Dalam RAD PE perlu melihat konteks konflik sosial yang menjadi irisan penting dalam RAD PE,” terangnya.
Diungkap olehnya, dari forum ini bisa memberikan rasa percaya diri dan trust yang semakin kuat di antara aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah. Sehingga, pelaksanaan RAD PE menjadi lebih maksimal. Bagi daerah yang baru memulai pembahasan RAD PE, maka pertukaran informasi terkait dengan proses dan langkah-langkah pembentukan RAD PE dengan strategi pelibatan aktor kunci pemerintah dan non pemerintah. Serta memberikan tips mensinergikan dengan agenda pemerintah.
”Kami sangat berbangga melihat komitmen tinggi para peserta untuk melanjutkan proses di tingkat provinsi dengan memperkuat kapasitas sumberdaya manusia, skenario kolaborasi lintas aktors, memperjelas strategi pendanaan RAD PE, dan monitoring dan reporting,” terangnya.
Dalam Forum Konsultasi Nasional dihadiri oleh 62 peserta berasal dari Aceh, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Nusa Tenggara Barat. Dalam agenda ini turut hadir juga sejumlah perwakilan pemerintah daerah dari unsur Kesbangpol, Dinas Sosial, Kementerian Agama dan para partner dari masyarakat sipil yang bekerja untuk melakukan advokasi RAD PE. Di tingkat nasional, hadir pula perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanan Rancangan Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).