Editor: Nanda Dwinta
Konflik Poso yang berlangsung antara 1998 hingga 2005 meninggalkan luka sosial yang dalam. Meski Deklarasi Malino berhasil meredakan ketegangan, proses membangun kembali kepercayaan dan harmoni tidaklah mudah.
Di titik inilah hadir sebuah inisiatif dari akar rumput yang dikenal sebagai Gerakan Perempuan Mosintuwu, yang dipelopori oleh Lian Gogali.
Mosintuwu berarti “bekerja bersama-sama” dalam bahasa Pamona.
Nama ini mencerminkan semangat yang mereka bawa yaitu membangun perdamaian melalui partisipasi aktif perempuan dari berbagai latar belakang suku dan agama.
Apa itu Gender-Responsive Peacebuilding?
Jika kita bicara soal perdamaian, sering kali yang muncul di benak adalah meja perundingan, elite politik, atau pasukan penjaga perdamaian. Tapi ada satu hal penting yang sering luput, yakni bagaimana perempuan ikut terlibat secara nyata.
Inilah yang disebut dengan Gender-Responsive Peacebuilding, sebuah pendekatan membangun perdamaian yang sadar gender, memastikan suara perempuan tidak hanya didengar, tapi juga dijadikan dasar dalam merancang kebijakan.
Selama ini, banyak perempuan sudah berkontribusi dalam upaya perdamaian. Mereka mendirikan komunitas, membangun kembali solidaritas pasca-konflik, bahkan menjadi penengah di tingkat lokal.
Sayangnya, peran itu sering tak terlihat karena ditempatkan di level informal, sementara yang dianggap “resmi” hanya yang duduk di meja perundingan.
Gender-Responsive Peacebuilding menolak cara pandang sempit itu. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan hanya korban konflik, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan, bahkan kadang terlibat sebagai pihak yang aktif (baik karena pilihan maupun keterpaksaan).
Maka, membangun perdamaian yang adil berarti juga memberi ruang bagi pengalaman beragam yang dimiliki perempuan. Selain itu pendekatan ini mengingatkan bahwa melibatkan perempuan bukan sekadar formalitas.
Ada isu-isu penting yang harus dibawa ke meja pembahasan bukan sekedar konflik tradisional seperti perang namun juga konflik-konflik non tradisional seperti hak atas tanah, kesempatan kerja, reintegrasi mantan kombatan, perlindungan dari kekerasan, hingga pencegahan ekstremisme. Tanpa menyentuh hal-hal ini, perdamaian hanya akan jadi slogan semata.
Di sinilah kuncinya bahwa perdamaian berkelanjutan butuh fondasi inklusif. Jika setengah populasi tidak diakui, maka proses rekonsiliasi hanya akan berjalan pincang. Dengan kata lain, perdamaian sejati lahir ketika perempuan diberi ruang setara untuk memimpin perubahan.
(Tulisan ini merujuk pada penjelasan UNDP tentang konsep Gender-Responsive Peacebuilding).
Lian Gogali: Dari Penelitian ke Gerakan Nyata
Lian Gogali, lahir 28 April 1978, awalnya tidak pernah membayangkan dirinya menjadi penggerak perdamaian.
Saat menulis tesis tentang ingatan perempuan dan anak dalam konflik Poso, ia mendapat pertanyaan sederhana dari seorang narasumber: “Kalau kamu sudah menulis tentang kami, lalu apa yang akan berubah dari hidup kami?”
Pertanyaan itu menjadi titik balik. Lian kemudian memutuskan kembali ke Poso dan mendirikan Sekolah Perempuan Mosintuwu pada 2009.
Di ruang ini, perempuan lintas iman dan latar belakang duduk bersama, berdiskusi, dan merefleksikan pengalaman mereka. Dari situ lahir kesadaran baru, bahwa perdamaian tidak hanya soal menghentikan konflik bersenjata, tetapi juga membongkar prasangka, membangun solidaritas, dan memperjuangkan keadilan.
Mosintuwu dan Pendekatan Gender-Responsive Peacebuilding
Konsep gender-responsive peacebuilding menekankan pentingnya melibatkan perempuan dalam proses perdamaian.
Mosintuwu menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan ini diterapkan di tingkat lokal. Beberapa upaya mereka antara lain:
- Pemberdayaan Perempuan untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender (KBG)
Pasca konflik, perempuan Poso masih menghadapi kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Mosintuwu menghadirkan pendampingan, edukasi, dan advokasi melalui paralegal perempuan seperti Lina Laando, yang mendampingi korban hingga proses hukum.
Kehadiran ini memberi ruang aman bagi perempuan untuk bersuara dan mencari keadilan.
- Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA)
Didirikan pada 2010, RPPA menjadi tempat aman sekaligus pusat layanan bagi korban KBG.
Dengan kepemimpinan perempuan, RPPA mendata, mendampingi, dan memberi perlindungan nyata. Data menunjukkan sejak 2014, mereka menangani puluhan kasus KDRT, kekerasan seksual, hingga pemerkosaan.
- Pendidikan dan Literasi Perdamaian
Melalui Sekolah Perempuan, radio komunitas, hingga koran lokal, Mosintuwu membangun kesadaran baru di masyarakat.
Mereka mengedukasi soal kesetaraan gender, toleransi, dan hak asasi manusia. Bahkan kampanye seperti One Billion Rising menunjukkan bahwa perempuan Poso berani turun ke ruang publik untuk menyuarakan penolakan terhadap kekerasan.
- Akses Penyembuhan Trauma
Mosintuwu juga mendirikan Gerakan Pertolongan Pertama Pendampingan dan Perlindungan Korban (P3K) yang membantu korban KBG.
Langkah ini penting, karena banyak korban sebelumnya tidak tahu harus melapor kemana atau takut dianggap membawa aib keluarga.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Dari pengalaman Mosintuwu, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik.
Pertama, perdamaian bukan sekadar perjanjian politik, melainkan proses panjang yang melibatkan masyarakat akar rumput. Kedua, perempuan bukan sekadar korban konflik, tetapi juga aktor penting yang mampu memimpin perubahan. Ketiga, pemberdayaan kolektif lebih kuat daripada perjuangan individual, dan pendidikan menjadi kunci mengikis prasangka.
Gerakan Mosintuwu menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang, mereka bisa menjadi pilar penting dalam membangun kembali kepercayaan, menumbuhkan solidaritas, dan mengubah luka konflik menjadi energi untuk rekonsiliasi.
Besar harapan saya gerakan seperti ini tidak hanya berhenti di Poso, tapi bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan serupa. Perempuan memiliki kekuatan untuk menyatukan, karena mereka seringkali menjadi pihak yang paling merasakan dampak konflik, sekaligus yang paling gigih memperjuangkan perdamaian.
Referensi
- UNDP. (n.d.). Concept Note: Gender Responsive Peacebuilding – Peace and Development Advisors Fellowship Programme: Cohort 3. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/oslo_governance_centre/aef3d9f570ceba2cbf309be1da98f946dcd03f0944dc7b2b5d6df12fd2a69c67.pdf
- Pratiwi, T. S. (2024). Meninjau peran Gerakan Perempuan Mosintuwu pasca konflik Poso dalam mengatasi kekerasan berbasis gender (KBG) melalui pendekatan gender-responsive peacebuilding. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 10(1), 19–33.