Tangerang, 04/11/2025 — Diplomasi bukan hanya urusan antarnegara atau politik luar negeri. Lebih dari itu, diplomasi juga dapat tumbuh dari kekuatan budaya dan nilai kemanusiaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Indonesia, dakwah menjadi salah satu bentuk diplomasi kultural yang paling menonjol: mengakar dalam tradisi sosial, menggerakkan solidaritas lintas batas, dan menyuarakan pesan perdamaian.
Gagasan ini menjadi ruh dalam Seminar Nasional x WPS Lecturing Goes to UIN Jakarta bertema “Gerakan Dakwah sebagai Instrumen Diplomasi Kultural Indonesia di Dunia Global”. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muslimat Nahdlatul Ulama, dan AMAN Indonesia, dengan menghadirkan para tokoh lintas disiplin untuk mendiskusikan diplomasi dakwah melalui lensa Women, Peace and Security (WPS)—sebuah kerangka global yang menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial.
Dekan FISIP, Prof. Dr. Dzuriyatin Toyibah, M.Si., M.A., dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan seminar ini sebagai ruang refleksi akademik dan praksis sosial.
“Seminar ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan diskusi ilmiah tentang bagaimana nilai-nilai dakwah dapat menjadi kekuatan diplomasi kultural Indonesia dalam membangun citra dan kontribusi positif di dunia internasional. Intersection antara Islam, perempuan, dan diplomasi publik akan menjadi topik utama dari kegiatan kita,” ujarnya.
Agenda dihadiri oleh 388 peserta yang terdiri dari 245 perempuan, 143 laki-laki, dengan rentang usia <35 tahun sebanyak 323 orang, dan >35 tahun sebanyak 65 orang. Peserta terdiri dari mahasiswa UIN Jakarta dan kampus lain, dosen, organisasi masyarakat NU seperti PWNU, Fatayat, dan IPNU, MUI, dan lain-lain. Di samping agenda seminar, terdapat WPS Exhibition sebagai ruang berjejaring dan belajar bersama organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu WPS.
Diplomasi: Peran Masyarakat Sipil
Sesi diskusi dibuka dengan paparan Dra. Safira R.M.M.A.A.S., anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI sekaligus mantan Duta Besar LBBP Indonesia untuk Aljazair (2016–2020). Ia menegaskan pentingnya second track diplomacy atau diplomasi jalur kedua yang dapat dijalankan oleh masyarakat sipil.
“Diplomasi kultural merupakan bagian dari soft diplomacy yang menggunakan second track diplomacy dan aktor non-negara. Kita perlu dukungan dari pemerintah, termasuk kemampuan bahasa di forum internasional agar gagasan Indonesia bisa terdengar jelas,” tutur Safira.
Ia mencontohkan strategi dakwah Wahabi dari Arab Saudi yang kuat melalui jalur pendidikan, media, dan kerja sama bilateral, serta bagaimana Korea berhasil mengekspor budayanya melalui gelombang K-pop.
Dari perspektif hak asasi dan perdamaian, Yuniyanti Chuzaifah, Komisioner Komnas Perempuan, mengingatkan pentingnya membangun solidaritas kemanusiaan yang melampaui batas identitas keagamaan.
“Sebagai Muslim, terlalu banyak dari kita diajarkan untuk membenci. Padahal dalam tradisi Islam, kita punya sejarah panjang soal hak asasi. Dulu ada diplomat perempuan pada masa Nabi yang melobi agar perang tidak terjadi di dalam kota—dan diterima,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya perluasan makna ukhuwah islamiyah yang kerap dikampanyekan. “Ukhuwah islamiyah itu penting, tapi yang lebih penting adalah ukhuwah insaniyah. Kita membela hak asasi manusia tanpa membatasi pada Islam saja; solidaritasnya harus luas dan inklusif.”
Diplomasi dari Ruang Akademik dan Keagamaan
Mantan Rektor UIN Jakarta dan anggota Afghanistan–Indonesia Women Solidarity Network (AIWSN), Prof. Dr. Amany Lubis, berbagi pengalaman diplomasi publik antara Indonesia dan Afghanistan. “Wajah Islam di Indonesia ramah, memberi ruang bagi kemajuan perempuan dan perlindungan minoritas. Itulah dakwah yang nyata di mata dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Achmad Ubaedillah dari PCINU Brunei Darussalam menambahkan bahwa peran organisasi keagamaan seperti NU dapat menjadi jembatan hubungan antarnegara. “PCI NU berperan aktif dalam acara kebudayaan dan keagamaan di Brunei, memperkuat hubungan antarnegara melalui diplomasi berbasis nilai dan tradisi,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa Hubungan Internasional Anggita Salsabila menyoroti relevansi diplomasi publik dengan situasi sosial politik yang sering kali berorientasi pada kepentingan nasional semata. Yuniyanti menanggapi dengan menekankan nilai kemanusiaan yang universal.
“Dalam hak asasi, apa pun agamanya, semua berhak dibela. Misalnya seruan untuk menghentikan perang di Palestina, itu demi kemanusiaan lintas agama,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bagaimana Menlu Retno Marsudi menempuh pendekatan diplomasi kemanusiaan di tengah dominasi politik maskulin dalam konteks Myanmar.
Menutup diskusi, Prof. Amany Lubis menegaskan pentingnya keberadaan pelaku pendidikan dalam memperkuat citra Indonesia di dunia. “Pendidikan adalah wajah diplomasi kita. Ketika dosen, peneliti, atau mahasiswa pergi ke luar negeri, mereka membawa nilai-nilai Indonesia yang damai dan beradab,” katanya.
Perempuan sebagai Arsitek Narasi Bangsa
Dalam keynote speech-nya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menggarisbawahi perlunya seminar ini melahirkan gagasan konkret yang dapat menjadi bagian dari diplomasi nasional.
“Kita berharap seminar ini tidak berhenti pada wacana, tetapi melahirkan ide-ide yang bisa disampaikan kepada Presiden—bagaimana perempuan menjadi arsitek narasi bangsa di panggung global,” ujarnya.
Diskusi kali ini membawa semangat positif pada mahasiswa, khususnya mahasiswa perempuan. Zalfara, mahasiswa HI semester 5, menyampaikan kesannya: “Aku senang dengan topik ini karena hak perempuan semakin disuarakan. Setiap keputusan yang berdampak pada perempuan harus melibatkan perwakilan perempuan. Aku merasa diwakilkan suaraku di sini.”
Nabila Zarafatin, mahasiswa FISIP yang berencana melakukan riset dengan tema gender juga terbantu oleh materi seminar hari ini. “Hal baru yang saya dapat, salah satunya terkait Women Peace and Security di Indonesia implementasinya sudah banyak terutama kebijakan dan implementasinya. Semoga bisa berjalan efektif untuk perempuan-perempuan di Indonesia.”