Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) yang diadopsi pada tahun 1989 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah perlindungan hak asasi manusia. Di dalamnya, tertulis jelas bahwa anak punya hak untuk hidup, berkembang, dilindungi dari kekerasan, mendapat pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Hampir semua negara kecuali satu, yaitu Amerika Serikat telah meratifikasi konvensi ini. Dengan kata lain, dunia sepakat bahwa anak-anak harus ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan dan perlindungan.
Sayangnya kenyataan justru berbanding terbalik dari yang seharusnya. Konflik bersenjata yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia telah menempatkan anak-anak dalam posisi paling rentan. Mereka menjadi korban langsung tindak kekerasan, kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Salah satu contoh paling mencolok dalam konteks ini dapat dilihat dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Al-Jazeera (2025) menyebutkan bahwa sejak 7 Oktober 2023 Israel telah membunuh setidaknya 17,400 anak anak termasuk 15,600 anak anak yang telah teridentifikasi.
Gaza bukan satu-satunya. Di tempat lain seperti Sudan Selatan, Ukraina, Yaman, dan Suriah, situasi serupa juga terjadi. Anak-anak terpaksa mengungsi, hidup dalam kamp pengungsian tanpa akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengalami kekerasan berbasis gender dan eksploitasi.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara formal komunitas internasional telah berkomitmen terhadap perlindungan hak anak, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada dinamika politik dan kepentingan strategis negara-negara besar.
Sebenarnya, ada banyak upaya yang dilakukan di tingkat internasional yang dijalankan. UNICEF dan berbagai lembaga kemanusiaan lain terus menyalurkan bantuan darurat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan dukungan psikososial untuk anak-anak korban konflik. PBB juga mempunyai resolusi yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak di wilayah perang. Salah satunya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 yang membentuk mekanisme pemantauan pelanggaran hak anak di zona konflik. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kondisi politik dan keamanan di lapangan.
Di Gaza misalnya, akses masuk bantuan seringkali terhambat karena blokade atau ancaman keamanan. Rumah sakit kewalahan, sekolah hancur, dan keluarga tercerai-berai. Bahkan fasilitas PBB pun ikut jadi sasaran serangan. Fenomena tersebut menegaskan bahwa meskipun secara prinsip dunia berkomitmen melindungi hak anak, praktiknya masih terhambat oleh berbagai kepentingan dan dinamika politik. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa anak-anak kehilangan bukan hanya masa kecilnya, tapi juga masa depannya.
Bagaimana dengan Penerapan Hukum Internasional?
Meskipun hukum internasional sebenarnya sudah mengatur bahwa serangan terhadap anak-anak dan fasilitas sipil (seperti sekolah dan rumah sakit) termasuk dalam kategori kejahatan perang, namun proses penegakan hukumnya lambat. Mahkamah Internasional dan International Criminal Court memang punya wewenang menyelidiki dan mengadili kasus seperti ini, tapi sering kali kalah cepat dibanding laju konflik yang terus berjalan.
Keterlambatan ini bukan hanya disebabkan oleh kerumitan prosedur hukum internasional, tetapi juga oleh kuatnya tarik-menarik kepentingan politik global. Banyak kasus kejahatan perang terhadap anak-anak tidak pernah benar-benar sampai ke meja pengadilan karena pelaku berasal dari negara-negara dengan pengaruh besar di Dewan Keamanan PBB, yang sering kali menggunakan hak veto untuk menghalangi langkah hukum terhadap sekutu mereka.
Selain itu, penegakan hukum internasional terhadap kejahatan perang cenderung baru dimulai setelah konflik mereda atau setelah tekanan internasional memuncak, sementara anak-anak terus menjadi korban selama proses itu berlangsung. Dalam banyak kasus, penyintas kekerasan masa kecil bahkan harus menunggu hingga mereka dewasa untuk melihat adanya upaya penegakan keadilan. Pada titik ini, dampaknya sudah terlanjur dalam: bukan hanya luka fisik dan trauma, tapi hilangnya masa depan yang seharusnya bisa mereka bangun dengan aman.
Perlindungan Hak Anak Tidak Hanya Soal Hukum dan Bantuan Kemanusiaan
Selama dunia masih memandang anak-anak di wilayah konflik sebagai dampak tak terhindarkan dari perang, maka perlindungan yang diberikan pun akan selalu setengah hati. Anak-anak seharusnya tidak menjadi korban dari keputusan politik atau kepentingan militer. Mereka punya hak untuk aman, untuk tumbuh, dan untuk bermimpi tidak peduli di negara mana mereka lahir.
Oleh karena itu, urgensi untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih responsif terhadap situasi konflik harus menjadi agenda bersama, bukan hanya terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh komunitas internasional secara luas. Dunia tidak bisa terus-menerus menormalisasi penderitaan anak-anak di wilayah konflik sebagai dampak tak terhindarkan dari perang. Ketika anak-anak kehilangan hak hidup, pendidikan, dan perlindungan hanya karena lahir di tanah yang sedang bertikai, saat itulah dunia sebenarnya sedang kehilangan arah moralnya.
Referensi:
Al Jazeera. (2025, March 26). Gaza’s stolen childhood: The thousands of children Israel killed. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/longform/2025/3/26/gazas-stolen-childhood-the-thousands-of-children-israel-killed
International Criminal Court. (n.d.). Understanding war crimes against children. Retrieved from https://www.icc-cpi.int
UNICEF. (2024, December 27). ‘Not the new normal’ – 2024 ‘one of the worst years in UNICEF’s history’ for children in conflict. https://www.unicef.org/eu/stories/not-new-normal-2024-one-worst-years-unicefs-history-children-conflict
United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child