Di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir 2025 hingga awal 2026, perempuan tidak hanya hadir sebagai kelompok yang terdampak. Mereka justru tampil sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan keluarga, mengorganisir bantuan, memastikan kebutuhan kelompok rentan terpenuhi, hingga menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas. Kisah-kisah tersebut mengemuka dalam diskusi Voice of the Voiceless seri 5 bertajuk Perempuan Akar Rumput Memimpin Respons Kemanusiaan Banjir Aceh 2026 yang diselenggarakan oleh Jaringan Women, Peace and Security (WPS) Indonesia bersama Flower Aceh dan AMAN Indonesia.
Direktur AMAN Indonesia, Dwi Rubiyanti Kholifah, dalam sambutannya menegaskan bahwa diskusi ini merupakan ruang untuk melihat bencana melalui perspektif WPS, yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor perdamaian dan keamanan. Menurutnya, pengalaman perempuan dalam merespons bencana penting untuk diangkat sebagai bagian dari upaya memperkuat pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan akar rumput.
Salah satu penyintas banjir dari Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Khairunisa, menceritakan bagaimana banjir datang tanpa peringatan. Dalam situasi darurat tersebut, hal pertama yang dilakukannya adalah menyelamatkan keponakan berusia lima tahun yang ketakutan, kemudian membantu mengevakuasi kedua orang tuanya yang telah lanjut usia. Saat air terus meninggi, ia bersama keluarganya kembali ke rumah untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lain yang tertinggal.
“Yang kami pikirkan saat itu hanya bagaimana menyelamatkan diri dan keluarga,” ujarnya.
Setelah mengungsi, Khairunisa menyaksikan bagaimana perempuan menghadapi kerentanan yang berbeda dibanding kelompok lain. Kebutuhan dasar seperti pembalut, pakaian dalam, perlengkapan kebersihan, hingga ruang aman bagi perempuan sangat sulit diperoleh. Pengungsian yang bercampur antara laki-laki dan perempuan juga menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi perempuan yang membutuhkan privasi untuk berganti pakaian, menyusui, maupun beristirahat. Namun persoalan tersebut sering dianggap sebagai masalah kecil yang harus dimaklumi karena situasi bencana.
Meski demikian, Khairunisa melihat perempuan-perempuan di pengungsian justru mengambil peran penting dalam mengatur kehidupan bersama. Mereka mendata kebutuhan keluarga, mengelola distribusi makanan, menjaga anak-anak, serta memastikan aktivitas di pengungsian berjalan lebih teratur.
“Perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak. Mereka juga bagian penting dari solusi,” tegasnya.
Kisah serupa datang dari Sri Dewi Yanti, penyintas sekaligus pendamping komunitas di Aceh Tamiang. Ia mengenang bagaimana rumahnya yang selama ini tidak pernah terdampak banjir mendadak berubah menjadi lokasi pengungsian warga. Saat air terus naik dengan cepat, puluhan warga yang berlindung di rumahnya terjebak dan harus dievakuasi menggunakan perahu darurat.
Dalam kondisi serba terbatas, Yanti bersama sejumlah perempuan berinisiatif mendirikan dapur umum untuk memastikan kebutuhan pangan para pengungsi tetap terpenuhi. Ia mengajak warga mencari bahan makanan yang masih tersedia dan mengorganisir distribusi makanan bagi para penyintas.
Menurut Yanti, perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam rapat maupun pengambilan keputusan terkait penanganan bencana. Padahal perempuan memahami secara langsung kebutuhan spesifik yang muncul di lapangan, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi, kebersihan, serta beban perawatan yang meningkat selama masa pengungsian.
“Padahal informasi dari perempuan sangat penting dalam situasi seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, relawan Lifeguard Aceh, Latifah Rizkana Rahmatullah, menyoroti minimnya perhatian terhadap kebutuhan spesifik perempuan dalam distribusi bantuan. Menurutnya, bantuan tahap awal umumnya berfokus pada kebutuhan pangan seperti beras, mi instan, dan makanan kaleng, sementara kebutuhan perempuan seperti pakaian dalam, pembalut, maupun perlengkapan bayi sering kali terabaikan.
Bersama para relawan dan donor, Latifah menginisiasi pengadaan kebutuhan perempuan serta menyiapkan makanan khusus bagi bayi dan kelompok lanjut usia. Ia juga turut membuka layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan selama masa pengungsian.
Pengalamannya di lapangan menunjukkan bahwa perempuan sering tidak menempati posisi formal dalam struktur penanganan bencana. Namun dalam praktiknya, mereka menjadi aktor utama yang memastikan kebutuhan anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya tetap terpenuhi.
Direktur Flower Aceh, Riswati, menilai pengalaman para penyintas dan relawan menunjukkan karakter khas kepemimpinan perempuan dalam situasi krisis. Kepemimpinan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk komando atau jabatan formal, melainkan melalui kemampuan membangun solidaritas, kolaborasi, kepedulian, serta memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses kemanusiaan.
Menurutnya, perempuan memiliki apa yang disebut sebagai ethic of care atau etika kepedulian yang membuat mereka lebih peka terhadap kebutuhan kelompok rentan. Namun, kepemimpinan semacam ini masih sering tidak diakui karena konstruksi sosial yang memisahkan ruang domestik dan publik serta menempatkan kerja-kerja perawatan sebagai sesuatu yang dianggap “alami” bagi perempuan, bukan sebagai bentuk kepemimpinan.
“Padahal kerja perawatan adalah fondasi ketahanan masyarakat. Tanpa peran perempuan dalam memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, proses respons kemanusiaan tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Mutia Juliana, mengakui bahwa hambatan struktural terhadap partisipasi perempuan masih menjadi tantangan besar. Perspektif yang bias gender masih membuat perempuan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk di tingkat desa.
Menurut Mutia, perempuan justru sering menjadi pihak yang paling cepat mengambil tindakan penyelamatan dan memberikan rasa aman bagi keluarga maupun komunitas saat bencana terjadi. Karena itu, perubahan paradigma diperlukan agar kepemimpinan perempuan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai posisi formal atau otoritas tunggal, tetapi juga sebagai kemampuan menggerakkan masyarakat menuju tujuan bersama.
Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa di balik setiap bencana, terdapat kerja-kerja sunyi perempuan yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Dari dapur umum, pengungsian, hingga proses evakuasi, perempuan membuktikan diri sebagai aktor kemanusiaan yang penting. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan mereka tidak lagi berada di pinggir, melainkan menjadi bagian utama dalam kebijakan dan sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan berkeadilan.