Bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, AMAN Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Indeks Women, Peace and Security (WPS) Indonesia selama dua hari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Malang, pada 23–24 Juni 2026. Lokakarya ini mempertemukan 20 pakar dari kalangan akademisi dan praktisi untuk bersama-sama merumuskan kerangka konseptual, metodologi, serta indikator yang akan menjadi fondasi penyusunan Indeks WPS Indonesia.
Peserta berasal dari berbagai institusi, di antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Muhammadiyah Jakarta, UIN Mataram, DASPR, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta organisasi masyarakat sipil seperti LIBU Perempuan dan Srikandi Lintas Iman. Proses diskusi difasilitasi oleh Ruth Indiah Rahayu, peneliti feminis yang memandu peserta dalam mempertajam landasan konseptual sekaligus memastikan pengembangan indeks dibangun melalui pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis bukti.
Lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian panjang pengembangan Indeks WPS Indonesia yang telah diawali dengan penyusunan kerangka awal, diskusi mengenai praktik-praktik baik indeks di tingkat nasional maupun global, serta konsultasi bersama Jaringan WPS Indonesia. Tahapan berikutnya akan meliputi penyempurnaan instrumen, uji kelayakan data, uji coba di wilayah percontohan, validasi teknis, hingga penyusunan skor dan peluncuran Indeks WPS Indonesia sebagai instrumen pengukuran berkala.
Melalui kolaborasi ini, AMAN Indonesia berkomitmen mendorong kemajuan agenda WPS dengan memperkuat mekanisme akuntabilitas serta mengembangkan instrumen yang lebih komprehensif untuk mengukur capaian implementasinya. Indeks WPS Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi dasar advokasi berbasis data, mendorong perbaikan kebijakan, serta memperkuat monitoring implementasi agenda WPS di tingkat nasional maupun daerah.
Pengembangan indeks ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS), berbagai Rencana Aksi Daerah (RAD), serta komitmen regional melalui ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Namun hingga kini belum tersedia instrumen nasional yang mampu mengukur secara sistematis sejauh mana agenda WPS benar-benar terinstitusionalisasi dan memberikan dampak bagi kehidupan perempuan di berbagai daerah. Oleh karena itu, Indeks WPS Indonesia dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks desentralisasi, keragaman sosial, dan dinamika konflik di Indonesia.
Dalam lokakarya ini, peserta mendiskusikan kerangka pengukuran yang dibangun di atas empat pilar utama agenda WPS, yaitu pencegahan, perlindungan, partisipasi, dan pemulihan. Keempat pilar tersebut diterjemahkan menjadi sejumlah indikator yang mampu menangkap kualitas kebijakan, efektivitas perlindungan, partisipasi bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan, hingga keberlanjutan pemulihan dan pembangunan perdamaian berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengalaman hidup perempuan tidak hanya menjadi objek pengukuran, tetapi menjadi pusat dalam membaca kondisi keamanan dan perdamaian di Indonesia.
Indeks ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa implementasi agenda WPS benar-benar menghasilkan peningkatan yang nyata terhadap kapasitas, agensi, kepemimpinan, dan kesejahteraan perempuan. Lebih jauh, Indeks WPS Indonesia berupaya menantang bias maskulin yang masih dominan dalam kerangka perdamaian dan keamanan dengan menjadikan pengalaman, kontribusi, dan kepemimpinan perempuan lebih terlihat, terukur, serta diakui dalam kebijakan dan praktik pembangunan.
Kemajuan yang bermakna membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Kemajuan tersebut memerlukan bukti, akuntabilitas, dan pemahaman yang jelas mengenai sejauh mana upaya bersama benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan perempuan. Melalui pengembangan Indeks WPS Indonesia, AMAN Indonesia bersama jejaring akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil berupaya menghadirkan instrumen yang mampu menjembatani pengalaman akar rumput dengan proses pengambilan kebijakan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang mengembangkan mekanisme pengukuran agenda WPS yang kontekstual, kredibel, dan berkelanjutan.