Lumajang, Jawa Timur — Sekitar 50 perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dalam Forum Perempuan Perdamaian 2026 pada 30 Maret–1 April 2026. Pertemuan ini menjadi ajang untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun perdamaian berbasis komunitas.
Forum ini diinisiasi oleh The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia bersama Persatuan Sekolah Perempuan Perdamaian (PSPP) sebagai respons atas meningkatnya tantangan sosial, seperti intoleransi, kekerasan berbasis gender, konflik sumber daya alam, serta dampak perubahan iklim. Kegiatan ini juga mendukung agenda Women, Peace and Security (WPS) yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan.
Ketua Presidium PSPP, Pendeta Bertha Lasampa, menjelaskan, “Sekolah Perempuan Perdamaian (SPP) saat ini telah terbentuk 56 sekolah di 7 provinsi. Program ini mendorong keterlibatan perempuan dalam pencegahan kekerasan, dialog lintas iman, advokasi desa, hingga penguatan ekonomi dan pangan lokal. Dengan dukungan AMAN Indonesia, perempuan di akar rumput mendapatkan peluang untuk memperkuat kapasitas dan kepemimpinan, sehingga mendorong pemenuhan hak perempuan dan perubahan sosial, termasuk dalam ruang perdamaian dan keamanan. Kekuatan SP juga terhubung dengan pembuat kebijakan, termasuk pemerintah.”
Country Representative AMAN Indonesia, Ruby Kholifah, menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang penguatan jejaring, “Pertemuan ini mempertemukan pengalaman lokal, sekaligus memperkuat kepemimpinan perempuan dalam menjaga perdamaian di komunitas, termasuk mengawal kebijakan yang responsif gender.”
Forum ini merupakan refleksi dari Kongres PSPP 2023 di Poso sekaligus bagian dari persiapan menuju Kongres PSPP 2028. Dalam hampir tiga tahun terakhir, berbagai inisiatif perempuan berkembang, mulai dari advokasi kebijakan desa, penguatan ekonomi kolektif, hingga pengelolaan lingkungan dan tata kelola. Meski demikian, keberlanjutan Sekolah Perempuan di sejumlah wilayah masih menjadi tantangan bersama.
Pemerintah Kabupaten Lumajang turut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum ini. Bupati Lumajang, Ir. Hj. Indah Amperawati, M.Si., melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Indriono Khrisna Murti, menyampaikan, “Kegiatan ini memperkuat peran perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan, sekaligus memperkuat jati diri bangsa yang berlandaskan keimanan dan kemanusiaan. Nilai tersebut tercermin dalam gerakan Sekolah Perempuan Perdamaian yang menjunjung keberagaman dan solidaritas. Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung dan membuka kolaborasi untuk pengembangan Sekolah Perempuan di daerah ini.”
Sejalan dengan itu, Camat Senduro, Sarjito Wibowo, menambahkan, “Forum seperti ini sangat penting dan diharapkan dapat mendorong keterlibatan perempuan di tingkat desa, termasuk di Ranupani, agar lebih aktif dalam pembangunan desa seperti musyawarah desa, penguatan ekonomi keluarga, pengelolaan pangan, serta menjaga kehidupan sosial masyarakat.”
Selama kegiatan, peserta tidak hanya berdiskusi, tetapi juga belajar langsung dari praktik ketahanan pangan lokal di Ranupani, termasuk pertukaran benih dan pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Forum ini juga diisi dengan pameran produk UMKM perempuan, kelas kesehatan reproduksi remaja, serta layanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
Melalui pertemuan ini, peserta berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan utama, serta menyusun langkah bersama menuju Kongres PSPP 2028.
Forum Perempuan Perdamaian 2026 menegaskan bahwa upaya menjaga perdamaian tidak hanya berlangsung di tingkat kebijakan, tetapi juga tumbuh dari praktik sehari-hari di masyarakat, dengan perempuan sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan.