Rabu, 26 November 2025, AMAN Indonesia berkolaborasi dengan Departemen Sosiologi Universitas Indonesia menyelenggarakan Women, Peace, and Security (WPS) Lecturing Goes to Campus Vol. 7. Program unggulan AMAN sebagai champion dalam WPS kali ini mengangkat tema “Leading Through Turbulence: Women at the Heart of Social Conflict.” Bertempat di Aula Mochtar Riady FISIP Universitas Indonesia, sebanyak 39 perempuan dan 23 laki-laki yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum berpartisipasi aktif.
Kegiatan ini menghadirkan para expert dalam isu WPS seperti Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komisioner Komnas Perempuan 2010–2014 & Executive Board AMAN Indonesia), Visaka Dharmadasa (Founder & Chair of the Association of War-Affected Women), serta Ayusia Sabitha Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc. (PhD Ilmu Politik UI). Tak hanya mengikuti perkuliahan, mahasiswa juga berinteraksi dengan sejumlah mitra AMAN Indonesia yang berpartisipasi dalam WPS Exhibition, seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Migrant Care, dan Jurnal Perempuan.
Diskusi mengupas tajam resiliensi perempuan. Di tengah konflik sosial hari ini, perempuan mengambil peran besar sebagai penopang keluarga, pejuang/aktivis, dan aktor perdamaian. Begitu tutur Dr. Indera Ratna Irawati Pattinasarany, M.A., Ketua Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, dalam sambutannya.
Ia juga berharap diskusi ini dapat membentuk jejaring kolaborasi dengan AMAN dan kampus-kampus lain. “Semoga secara akademik bisa memperkaya diskursus kita mengenai keamanan, konflik, inklusivitas gender, dan banyak hal lain yang bisa kita gali sebagai akademisi.”
Senada dengan itu, Ruby Kholifah (Country Representative AMAN Indonesia) berharap wacana WPS dapat dipakai untuk mengeksplorasi sisi-sisi riset yang belum banyak disentuh akademisi, di luar anggapan bahwa WPS hanya sebatas aktivisme.
Ruby juga membagikan praktik baik AMAN Indonesia saat reintegrasi sosial mantan kombatan ISIS di Lamongan yang sukses karena dukungan riset komprehensif dan metode Reflective Structured Dialogue. “Betapa penting perspektif akademisi dalam membantu membuka mata melalui data, dan bagaimana riset dapat mendukung partisipasi masyarakat sehingga peacebuilding betul-betul bisa dijalankan,” tuturnya.
Rekognisi Agensi Perempuan dalam WPS
Agenda WPS membawa semangat untuk tidak mempolitisasi kerentanan perempuan sebagai korban, melainkan merekognisi agensinya, mendorong demaskulinisasi Dewan Keamanan PBB, serta memastikan pelibatan CSO dan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Yuniyanti menyampaikan, “Selama ini, di banyak isu perempuan dipolitisasi jadi pemicu konflik—di Poso, Palu, Aceh—dipakai sebagai provokasi dipadu sentimen etnik sehingga menjadi trigger.”
Salah satu figur agensi perempuan yang disampaikan Yuni yakni Elisabeth Rehn, Pelapor Khusus konflik Yugoslavia. Ia melaporkan bahwa banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik. Elisabeth juga memperjuangkan pelibatan CSO dan perempuan di Dewan Keamanan PBB serta melawan impunitas, meskipun impunitas dalam WPS masih kuat.
“Hak atas kebenaran sebagai bagian dari transitional justice adalah masyarakat diberi penjelasan: mengapa ini terjadi? Kawan-kawan sulit kan mencari dokumen soal kejadian 65? Sejarah bahkan mau dimanipulasi soal Mei 98. Negara, pihak-pihak, berbagai kelompok harus menjelaskan, tidak ada manipulasi, dan mendengarkan suara korban.”
Indonesia sendiri, menurut Yuni, memiliki sejarah konflik yang panjang—mulai dari dampak kolonialisme, konflik militer, politik, sosial, komunal, hingga konflik domestik. “Paradigma baru sekarang adalah transformasi konflik. Konflik bisa positif, yang penting tidak destruktif, menjadi ruang pendewasaan; yang penting ada satu common ground untuk bermetamorfosis menjadi damai.”
Dalam merespons konflik, perempuan memiliki berbagai cara, baik melalui pola formal maupun informal. Mulai dari inisiator eco-peace, RAN 1325/WPS, hingga forum internasional GR 30 CEDAW & UNSCR 1325. “Kita ingat sejumlah perempuan di tengah abu dan arang datang ke Presiden Habibie untuk meminta pertanggungjawaban atas kekerasan seksual Mei 98, hingga didirikannya Komnas Perempuan.”
Kepemimpinan & Tantangan Perempuan di Tengah Konflik
Visaka Dharmadasa menceritakan proses implementasi Resolusi 1325 sejak disahkan pada Oktober 2000. Bersama AWAW, ia membawa resolusi ini ke desa-desa di Sri Lanka dan membentuk Team 1325. Team ini terdiri dari 25 pemimpin perempuan dari 25 area di Sri Lanka.
Sedangkan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas, Sri Lanka memiliki forum multipihak Trainers 1325 dan modul Manual to Train Trainers 1325.
Selama 25 tahun terakhir, aktivis perempuan Sri Lanka mendorong diadopsinya National Action Plan, bahkan sebelum Filipina, Nepal, hingga Indonesia melakukannya. Sayangnya, menurut Visaka, pemerintahan Sri Lanka belum siap menerima action plan. Baru pada 2023 Sri Lanka akhirnya mengesahkan NAP mereka.
Agensi perempuan di parlemen juga terus diupayakan. Visaka menggandeng akademisi melalui Club 1325 yang didirikan di Harvard Law School. “These women are across party lines and meeting every month, and really influence the political party manifesto including the quota.” Pada 2018, mereka berhasil mendorong minimal 25% kuota perempuan di parlemen.
“We had two elections under that quota. In 1931, Sri Lanka had the first woman in parliament. But we couldn’t increase over 5.3%. Only in the last 2024 election we reached 9%. So now we have 22 women in the parliament.”
Dalam konteks Aceh, Ayusia menjabarkan kajian awal riset PhD-nya terkait peace process pasca MoU Helsinki. Ia memotretnya melalui teori structural violence, cultural violence, dan feminist peacebuilding yang beririsan dengan keamanan insani. “Konflik itu tidak netral gender. Dampak yang dirasakan perempuan sangat spesifik. Pemerkosaan dalam konflik digunakan sebagai salah satu strategi penaklukan.”
Namun, pelibatan perempuan sebagai eks-kombatan maupun korban sangat minim. Ayusia menyebutnya sebagai structural dan cultural violence. Ia juga mengkritik pendanaan yang terlalu fokus pada poverty alleviation dibanding pemenuhan hak korban.
Belum lagi tantangan melalui regulasi agama, terutama setelah Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus dan diberlakukannya Qanun Jinayat. “Ini menjadi represi terkait bagaimana perempuan harus memakai baju, berperilaku, hingga penegakan hukum terhadap perempuan yang diperkosa, yang sangat bias gender.”
Ayusia juga menilai KKR belum berhasil membawa transformasi ketimpangan gender. Meski demikian, CSO perempuan lokal seperti Flower Aceh dan Balai Syura terus berupaya mengisi celah tersebut.
“Dua puluh tahun pasca MoU, positive peace belum terwujud di Aceh, melainkan fragile peace. Karena itu perlu lebih banyak partisipasi, pemberdayaan perempuan, dan upaya mengatasi ketidakadilan gender serta kekerasan kultural dan struktural agar Aceh bisa mencapai perdamaian berkelanjutan dan inklusif.”
Core Value WPS: Keamanan Insani (Human Security)
Damai dalam perspektif WPS adalah damai publik dan damai domestik. Yuni kembali menegaskan bahwa merujuk definisi PBB, keamanan insani adalah keselamatan manusia dari ancaman kekerasan maupun non-kekerasan. Keamanan insani merupakan kritik terhadap paradigma keamanan tradisional. “Karena keamanan itu cenderung protect the citizen, tapi bukan human.”
Konsep keamanan insani memperluas makna keamanan, dengan kepekaan terhadap kebutuhan manusia. Manusia berhak hidup, merdeka, dan bebas berkeinginan—sesuatu yang hampir mustahil dimiliki saat konflik. Karena itu, menurut Yuni, bicara konflik harus pula melihat ketidakadilan global.
“Dalam keamanan insani, perhatian diberikan pada knowledge, skill, value bahwa HAM dan gender harus menjadi mercusuar cara bernegara, berbangsa, dan berkeadilan.”
Jalan masih panjang, namun ruang intergenerasi ini membawa harapan. “We still do have many challenges for the full implementation of Resolution 1325. That’s why it’s important to speak to university students—because you all can really improve and see it fully implemented. The future is you all, and you are carrying this forward,” ujar Visaka.
Aliya, mahasiswa Sosiologi UI 2023 merasa pembahasannya mencakup isu yang menarik, dan sangat berkaitan dengan studinya di sosiologi. “Agensi perempuan merupakan invisible role, karena ternyata peran perempuan itu sangat besar tapi di sisi lain juga sangat rentan dan seringkali ga direkognisi.
Salah satu pengampu mata kuliah konflik dan resolusi konflik, Ida Ruwaida, melihat forum ini bermakna. “Kami bersyukur dengan adanya WPS Lecturing Goes to Campus ini, karena memang di Sosiologi masih jarang dibahas agensi perempuan sebagai pelakuk konflik dan agen perdamaian.”
Melalui forum ini, peserta melihat harapan baru untuk perdamaian yang inklusif. Satria Giovani, mahasiswa Sosiologi UI 2023 salah satunya. “Aku berharap setiap orang memiliki tujuan untuk bisa mencapai perdamaiannya itu sendiri. Kita harus inklusif dan memperhatikan hak-hak orang yang di dalamnya supaya nanti kita bisa sejahtera bareng.”