Perluasan Peran TNI dalam PVE dan Implikasinya terhadap Agenda Women, Peace and Security

πŸ“’ Diskusi Serial WPS: Voice of the Voiceless 2026

Vol. 2: Perluasan Peran TNI dalam PVE dan Implikasinya terhadap Agenda Women, Peace and Security

Kayaknya kita perlu deep talk sebentar soal arah kebijakan keamanan kita akhir-akhir ini.

Beberapa tahun terakhir, pendekatan keamanan semakin state-centric. Revisi UU Terorisme + wacana perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kerangka PVE bikin ruang pelibatan militer makin luas, dari pencegahan, intelijen, sampai operasi teritorial.

Terus pertanyaannya…
πŸ‘‰ Gimana dampaknya ke ruang sipil?
πŸ‘‰ Partisipasi bermakna perempuan di agenda perdamaian masih aman nggak?
πŸ‘‰ Jangan-jangan pendekatan yang makin militeristik justru menyempitkan perlindungan buat perempuan pembela HAM & kelompok rentan?

Padahal Indonesia sudah komitmen lewat United Nations Security Council Resolusi 1325 tentang Women, Peace and Security (WPS) yang menekankan keamanan insani (human security), partisipasi perempuan, dan perlindungan berbasis HAM.

Untuk itu, kita butuh diskusi berbasis data dan dialog terbuka. Bukan membuat polarisasi, tapi buat memastikan kebijakan keamanan tetap inline dengan demokrasi dan supremasi sipil.

πŸŽ™ Jaringan WPS Indonesia bersama AMAN Indonesia dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajak kamu hadir pada:

πŸ—“ Jumat, 6 Maret 2026
⏰ 14.00–17.00 WIB
πŸ”— Daftar: Bit.ly/DiskusiWPS-Vol2-2026

Kalau kamu peduli demokrasi, HAM, dan masa depan keamanan yang inklusif, this is your space.

Datang. Dengar. Bersuara. πŸ”₯


Tanggal

Mar 06, 2026 - Mar 06, 2026


Twibbon


Flyer