Lumajang – The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia melakukan audiensi dengan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, pada 24 Februari 2026 di Kantor Bupati Lumajang. Pertemuan ini membahas rencana penyelenggaraan Forum Perempuan Perdamaian 2026 yang akan digelar pada 30–31 Maret dan 1 April 2026 di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro.
Audiensi dihadiri jajaran perangkat daerah, antara lain Indriono Krishna Murti, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dr. Rosyidah, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bayu Ruswantoro Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Dari pihak AMAN Indonesia hadir Nanda Dwinta (Program Manager), Yeni Lutfiana (Community Organizer), Raudhatul Odax (Perwakilan Presidium Sekolah Perempuan Perdamaian/SPP), serta Ibu Robi’ah Al Adawiyah selaku fasilitator SPP Kabupaten Lumajang.
Dalam pertemuan tersebut, AMAN Indonesia memaparkan pengalamannya dalam mendorong kepemimpinan perempuan melalui Sekolah Perempuan Perdamaian (SPP). Sejak berdiri pada 2014, SPP menjadi ruang belajar dan penguatan kapasitas perempuan agar memiliki pengetahuan, keberanian, dan keterampilan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta pembangunan di komunitasnya. Saat ini, terdapat 56 SPP telah berkembang di tujuh provinsi dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan partisipasi perempuan di musyawarah desa, advokasi kebijakan, serta penguatan ekonomi melalui UMKM dan inisiatif sosial.
Forum Perempuan Perdamaian 2026 dirancang sebagai ruang pertemuan perempuan akar rumput dengan pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, media, dan generasi muda. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Kongres Perempuan Perdamaian 2028.
Bupati Lumajang menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaannya. Ia juga menegaskan bahwa perempuan perlu memperoleh akses yang luas terhadap pendidikan dan pengetahuan agar memiliki cara berpikir kritis serta mampu menyampaikan gagasan dan memperjuangkan hak-haknya secara percaya diri. Menurutnya, perempuan harus diberi ruang dan kesempatan untuk mengambil peran strategis sebagai pemimpin. Ia juga menambahkan bahwa dukungan kuat dari perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanannya hingga terpilih sebagai Bupati Lumajang.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mendorong replikasi pembentukan Sekolah Perempuan Perdamaian (SPP) di desa-desa lain di Lumajang. Beberapa desa yang disebut memiliki potensi untuk penguatan inisiatif serupa antara lain Desa Arjosari dan Desa Candipuro. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mendukung pengembangan SPP sebagai bagian dari strategi pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan sosial desa.
Ia juga menjelaskan bahwa Desa Ranupani dikenal sebagai desa yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi antarumat beragama, sekaligus merawat tradisi budaya secara turun-temurun. Keharmonisan itu tercermin dari kebiasaan masyarakat yang saling bekerja sama serta komitmen bersama menjaga kelestarian alam di kawasan sekitar Gunung Bromo.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Bapak Agus Garlic selaku Sekretaris Desa (Carik) Ranupani. Ia menyambut baik rencana kegiatan ini dan berharap forum dapat menginspirasi perempuan Ranupani untuk semakin aktif berperan dalam pembangunan desa, tanpa meninggalkan tanggung jawab menjaga lingkungan.
Ia juga menjelaskan bahwa perempuan Ranupani memiliki kontribusi besar dalam perekonomian keluarga. Sejak pagi hingga siang hari, sebagian besar perempuan bekerja di ladang bersama pasangan atau keluarga untuk mengelola pertanian sebagai sumber penghidupan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi desa.
Audiensi ini menandai langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan jaringan perempuan akar rumput. Diharapkan, Forum Perempuan Perdamaian 2026 tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam mendorong pembangunan yang inklusif, menjaga harmoni sosial, serta merawat kelestarian lingkungan, sekaligus memperluas model pemberdayaan perempuan di daerah lain.