Yogyakarta – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia menggelar Kenduri Perdamaian dan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (31 Agustus 2023). Acara ini diadakan untuk merayakan diterbitkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS) Tahun 2023-2025. Kenduri perdamaian ini juga bertujuan sebagai manifestasi komitmen DP3AP2 DIY dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik sosial.
RAD P3AKS ini memiliki empat tujuan utama. Pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di DIY. Kedua, mengintegrasikan program pencegahan, penanganan korban, dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Ketiga, mengkoordinasikan isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik untuk meningkatkan keterpaduan dan kelangsungan dalam penanganannya. Keempat, memperkuat lembaga koordinasi dan jaringan terkait.
Menurut Direktur AMAN Indonesia Ruby Kholifah, banyak LSM yang berupaya memasukkan Women, Peace and Security (WPS) ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB dan mendukung perubahan dalam struktur internasional terkait konflik yang memengaruhi perempuan. ”Namun, penting untuk memahami bahwa jika Resolusi 1325 diposisikan hanya sebagai pemberdayaan perempuan, itu tidak cukup untuk menangani masalah keamanan. Banyak isu yang terkait dengan perempuan dan keamanan yang masih belum teratasi,” terangnya dalam agenda tersebut.
Dalam konteks Indonesia, dirinya menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memainkan peran penting dalam implementasi RAD P3AKS. Program ini awalnya disahkan pada tahun 2014 dan dicoba di beberapa provinsi, tetapi tidak semua provinsi meresponsnya. Kemendagri kemudian melakukan sosialisasi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait P3AKS. Hasilnya, P3AKS menjadi program terpadu dari Kemendagri. Framework P3AKS membantu pemerintah dan masyarakat sipil dalam merespons ancaman keamanan yang berkembang dengan lebih jelas.
Selain itu, DIY telah mengambil langkah konkret dalam penanganan konflik. Dalam pertemuan nasional, diungkap olehnya, salah satu provinsi yang dijadikan contoh adalah provinsi Jawa Timur dengan kerjasama pentahelix. Di saat yang bersamaan, dirinya berharap agar program RAD P3AKS bisa menjadi inovasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat sipil dalam pencegahan dan penanganan konfik secara terkoordinasi.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2 DIY, Hera Aprilia. Dirinya berharap agar RAD P3AKS segera disahkan kelompok kerja RAD P3AKS dan segera mengimplementasikan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menceritakan sudah berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk mengimplentasikan RAD P3AKS.
”Kesbangpol Yogyakarta telah memiliki program yang bagus yang bersinggungan dengan RAD P3AKS yaitu parenting kebangsaan. Program tersebut sudah dibuat sistem hingga ada indikatornya. Dari program tersebut, kita bisa memberikan pemahaman pendidikan karakter kepada anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan semuanya di sekolahan. Parenting kebangsan kegiatanya adalah Pendidikan Pancasila. Beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terlibat dan sudah ada peraturan gubernur. Yang terlibat ada Kesbangpol, Kominfo, dan OPD lainnya,” pungkasnya.
Dengan digelarnya, Kenduri Perdamaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah DIY dalam melindungi perempuan dan anak-anak, serta membangun perdamaian di tengah tantangan konflik sosial yang ada. Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang kuat, DIY berharap bisa memberikan contoh bagi daerah-daerah lain dalam penanganan konflik dan pemberdayaan perempuan dan anak.