Menghadiri rangkaian Human Rights Tulip Award 2025 di Belanda sebagai AMAN Indonesia yang mewakili Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memberi ruang refleksi yang kuat tentang posisi perempuan dalam agenda global Women, Peace and Security (WPS). Program ini bukan sekadar penghargaan, tetapi sebuah mekanisme diplomasi HAM yang mempertemukan para pembela HAM dari konteks konflik, represi, dan ketimpangan struktural—ruang yang sangat relevan dengan mandat WPS.
Sejak diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000), WPS menegaskan bahwa perempuan bukan hanya korban konflik, tetapi aktor kunci dalam perdamaian dan keamanan. Mereka terbukti aktif dalam upaya pencegahan konflik, perlindungan warga sipil, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pemulihan pascakonflik. Namun, dalam praktik global, perempuan—terutama dari konteks akar rumput dan keagamaan—masih kerap dikesampingkan. Di titik inilah Human Rights Tulip memiliki signifikansi strategis: ia memberi visibilitas, legitimasi, dan akses kebijakan kepada para pembela HAM perempuan dan organisasi yang bekerja di ruang paling sulit.
Komposisi nominasi Human Rights Tulip Award 2025 mencerminkan dengan jelas realitas WPS. Dari Ayin Network di Sudan, yang mendokumentasikan kekerasan dan pembunuhan jurnalis di tengah perang; Maeen Al-Obaidi di Yaman, yang memediasi akses air bersih dan mendorong partisipasi perempuan dalam perdamaian; hingga KUPI di Indonesia, yang membangun keadilan gender melalui otoritas keagamaan perempuan—semuanya menunjukkan bahwa konflik, kekerasan, dan ketidakadilan selalu memiliki dimensi gender yang kuat. Tiga top nominasi ini memiliki kekuatan masing-masing karena konteks ke tiga negara tersebut.
Data PBB menunjukkan bahwa konflik Sudan sejak 2023 telah menyebabkan lebih dari 11 juta orang mengungsi, dengan perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko tinggi kekerasan seksual, kelaparan, dan pemiskinan struktural. Pada saat yang sama, respons internasional sering kali lambat dan terfragmentasi. Dalam konteks seperti ini, penghargaan seperti Human Rights Tulip menjadi alat penting untuk mengangkat isu konflik ke panggung internasional, sekaligus memperkuat aktor-aktor lokal yang bekerja di garis depan perlindungan warga sipil. Ayin Network Sudan, mempertaruhkan nyawa para jurnalisnya, agar dunia tetap bisa mendapatkan perspektif dari dalam apa yang dialami oleh rakyat Sudan sesungguhnya ditengah sensorship. Berharap penghargaan global ini membukakan hati dan mata dunia, pentingnya membangun aksi solidaritas menghentikan perang, mendukung forum multilateral agar lebih melibatkan aktor-aktor perempuan dalam proses perdamaian.
Bagi saya sebagai advokat Women, Peace and Security, penghargaan Tulip dimaknai sebagai; Pertama, mengakui kepemimpinan perempuan dan pembela HAM sebagai aktor perdamaian dan keamanan, bukan sekadar penyintas. Tulips award memberikan ruang perempuan akar rumput untuk menyuarakan keterpinggiran perempuan dalam konflik okupasi seperti Ukraina, ancaman-ancaman keamanan baru krisis lingkungan di Colombia yang menghilangkan jejak kepemilihan tanah pada perempuan indengenous, serta hadirnya konservatisme agama yang menghalangi kepemimpinan perempuan di publik. Kedua, membangun jejaring lintas negara dan sektor, memungkinkan pertukaran praktik baik antara pembela HAM dari konteks konflik yang berbeda. Ketiga, menghubungkan pengalaman lokal dengan diplomasi dan kebijakan global, termasuk dialog dengan kementerian luar negeri, parlemen, dan organisasi internasional.
Bagi KUPI, pengakuan ini penting karena memperluas pemahaman WPS bahwa agama dan otoritas keagamaan perempuan adalah bagian dari arsitektur perdamaian. Pengalaman perempuan—termasuk pengalaman tubuh, peran sosial, spriitualitas perempuan—menjadi sumber pengetahuan yang sah dalam merumuskan keadilan dan perlindungan dari perspektif agama Islam. Bahkan KUPI menawarkan sebuah gerakan kolektif mentransformasi agama melalui pendekatan dari dalam. Begitu kontras dengan pendekatan HAM, yang sering meninggalkan agama karena dianggap masalah. Hadirnya KUPI menjadi tiga besar dalam Penghargaan Human Rights Tulip, menegaskan bahwa bicara HAM juga penting menggunakan pendekatan agama. KUPI menawarkan cara pandang keagamaan yang berpihak pada korban dan menawarkan narasi keagamaan dari tradisi pemikiran islam.
Oleh: Ruby Kholifah