Upaya menempatkan pemuda sebagai aktor utama pembangunan perdamaian di Indonesia terus menguat, salah satunya melalui Workshop Nasional Strategi Advokasi Youth, Peace and Security (YPS) yang diselenggarakan oleh Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia pada 30–31 Januari 2026 secara hybrid di Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi strategis bagi orang muda dari berbagai daerah untuk memperkuat peran mereka dalam agenda perdamaian dan keamanan insani, sejalan dengan rekomendasi Studi Regional Youth, Peace and Security (YPS) ASEAN yang diluncurkan pada Agustus 2025, yang menekankan pentingnya penguatan dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil serta percepatan kebijakan YPS di tingkat nasional.
Workshop dirancang sebagai ruang dialog lintas generasi yang mempertemukan jaringan pemuda, aktor Women, Peace and Security (WPS), serta pemangku kepentingan nasional dan internasional seperti ASEAN-IPR, UN Women, Kemenko PMK, Kemenpora, dan Kementerian Luar Negeri, guna mendorong adopsi agenda YPS sebagaimana diamanatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2250 ke dalam kebijakan Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 92 peserta dari 13 provinsi dengan komposisi yang inklusif, yakni 63 perempuan, 25 laki-laki, 1 peserta dengan identitas gender lainnya, 3 peserta memilih tidak menyebutkan, serta 4 perwakilan kelompok disabilitas, yang mencerminkan komitmen pada keberagaman dalam agenda perdamaian.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemuda, mulai dari ekstremisme berbasis kekerasan, polarisasi sosial, disrupsi digital, krisis kesehatan mental, hingga dampak krisis lingkungan. Di saat yang sama, forum juga menegaskan besarnya potensi pemuda Indonesia sebagai agen perubahan. Berdasarkan Susenas 2024, jumlah pemuda mencapai 64,22 juta jiwa, menjadikan mereka kelompok demografis yang sangat strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Workshop ini menghasilkan rancangan kerangka strategi advokasi YPS serta pembentukan tim formatur untuk mematangkan dokumen kebijakan. Sebagai tindak lanjut, para delegasi menyepakati rencana sosialisasi agenda YPS di 86 titik pada 25 provinsi sesuai dengan basis kerja organisasi masing-masing. Koordinasi gerakan advokasi akan dijalankan melalui KAMI DAMAI (Koalisi Anak Muda Indonesia untuk Perdamaian), yang sejak 2020 menaungi 18 organisasi kepemudaan dan berbagai komunitas orang muda.
Di tingkat kebijakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen terkait kepemudaan dan keamanan, seperti Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Pelayanan Kepemudaan serta keterlibatan pemuda dalam RAN Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE). Namun, kebijakan-kebijakan tersebut masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka YPS yang komprehensif. Melalui workshop ini, peserta merumuskan dua rencana advokasinya yaitu:
- Adopsi agenda YPS dalam kebijakan nasional maupun daerah, baik melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional YPS atau
- Mengintegrasikan isu YPS pada kebijakan yang sudah ada dan turunan kebijakan seperti UU TPKS, UU Kepemudaan dan lainnya.
Konsolidasi ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam merespons tantangan keamanan masa kini dan berkontribusi membangun perdamaian yang inklusif serta berkelanjutan.