Statement Masyarakat Sipil Indonesia
Menyikapi ASEAN Summit ke 43, 5-7 September 2023
ASEAN Summit ke-43 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 5-7 September 2023 merupakan kegiatan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada tahun 2023. Menurut agenda dalam ASEAN Summit ke-43, berlangsung pertemuan antar negara-negara anggota ASEAN dengan Mitra strategis ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Asia Pasifik, Eropa dan Amerika. Juga dijadwalkan pertemuan dengan Organisasi Internasional dan institusi keuangan internasional seperti PBB, G-20 dan Bank Dunia. Rangkaian pertemuan dengan mitra strategis ini untuk benar-benar membuktikan bahwa ASEAN adalah “Epicentrum of Growth” dan ASEAN tidak ingin jadi proxy kekuatan-kekuatan global yang tengah berkontestasi di era yang penuh ketidakpastian ini.
Ironisnya meskipun piagam ASEAN pada pembukaannya berbunyi “WE THE PEOPLE” namun dalam kenyataannya hampir sama sekali tidak ada ruang partisipasi bermakna bagi rakyat di kawasan ASEAN untuk memberi masukan secara substantif dalam agenda-agenda Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2023. Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum penting bagi ASEAN untuk mendengarkan masa-masa sulit yang dialami rakyat di kawasan ASEAN yang dihantam krisis multidimensi sebagai dampak sistemik kecamuk pandemi COVID-19. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa ASEAN harus inklusif dan memberi manfaat bagi rakyat di kawasan ASEAN, namun dalam kenyataannya ASEAN tidak pernah memberi ruang dan kesempatan yang luas bagi rakyat di kawasan ASEAN untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya. Begitupun juga suara rakyat marginal yang selama ini terpinggirkan.
ASEAN seharusnya membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk mendengar dan melihat realitas kehidupan yang dihadapi rakyat di kawasan ASEAN yang kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Demokrasi di kawasan ASEAN sedang dalam ancaman dan ruang kebebasan masyarakat sipil makin menyempit. Ketimpangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan adalah kondisi yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat di kawasan Asia Tenggara. Kondisi yang makin berat dirasakan oleh perempuan, anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas dan kelompok marginal yang dipinggirkan karena identitas, orientasi seksual, status kewarganegaraan dan status minoritas lainnya.
ASEAN juga menghadapi tantangan masalah keamanan non-tradisional seperti krisis kesehatan masyarakat (belajar dari pandemi COVID-10), perubahan iklim, ketahanan/kedaulatan pangan dan sumberdaya air, keamanan digital serta kejahatan lintas batas negara (trafficking, ekstremisme kekerasan, terorisme dan pencucian uang) yang mengharuskan ASEAN mengedepankan pendekatan human security (keamanan insani).
Di sepanjang masa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023, masyarakat sipil Indonesia tidak tinggal diam dan selalu proaktif untuk mendorong agar Keketuaan Indonesia tetap membuat ASEAN relevan dan bermanfaat bagi rakyat di kawasan ASEAN. Ada berbagai usulan disampaikan terkait ASEAN mengenai pekerja migran dan perdagangan orang, ekonomi perawatan yang berkeadilan gender, transisi energi yang cepat, adil dan transformatif, bisnis yang berkelanjutan dan inklusif, agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, kesetaraan dan keadilan gender serta perwujudan ASEAN sebagai kawasan yang ramah HAM dan bebas dari ketimpangan. Masyarakat sipil Indonesia juga memberi usulan konkrit tentang penyelesaian krisis di Myanmar yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi. Namun harus diakui bahwa inisiatif masyarakat sipil untuk ASEAN yang lebih baik ini masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN.
Hingga tanggal 5 September 2023, ASEAN Summit ke 43 telah mengadopsi berbagai Deklarasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim, kesetaraan gender dan penguatan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kebencanaan dan resiliensi, ketahanan pangan dan transformasi digital serta melahirkan Jakarta Declaration on ASEAN Matters: Epicentrum of Growth (ASEAN Concorde IV). Dari pembacaan kritis terhadap dokumen tersebut, ASEAN hampir sama sekali tidak menyebut peran dan kontribusi dari masyarakat sipil yang bekerja untuk isu-isu tersebut. Ini tentu menjauhkan cita-cita dan keinginan ASEAN sebagai komunitas yang inklusif dan dimiliki oleh semua. No One Left Behind on ASEAN Matters.
Jakarta, 6 September 2023
- Migrant Care
- INFID
- AMAN Indonesia
- OXFAM
- Jaringan Buruh Migran
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
- Koalisi Perempuan Indonesia
- Atma Jaya Institute of Public Policy
- Penabulu Foundation
- Kapal Perempuan