AMAN Indonesia bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar Training WPS bersama Pokja P3AKS di Jakarta, 20-21 Oktober 2022. Agenda disebut didukung juga oleh UN Women. Dalam agenda tersebut Direktur AMAN Indonesia, Ruby Kholifah mengungkapkan tidak mudah memahami term Women, Peace and Security.
”Mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sesuatu hal yang baru tetapi bagi sebagain orang adalah hal yang sudah mendapatkan hasil,” ungkapnya dalam sambutan agenda tersebut.
Isu Women, Peace and Security diturunkan dalam Rancangan Aksi Nasional (RAN) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Selain itu, RAN P3AKS merupakan produk kontektualisasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Dalam konteks Indonesia, situasi konflik berada hingga desa. Kondisi tersebut sangat dekat dengan isu Women, Peace and Security.
Dalam beberapa persepsi, negara-negara yang mengadopsi isu Women, Peace and Security adalah negara yang memiliki konflik terbuka. Akan tetapi, pada mandate Resolusi 1325, semua pihak harus berkontribusi banyak pada pencegahan. Baik dalam konteks, pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Dalam resolusi 1325, membahas elemen perempuan khususnya perempuan dalam konteks interseksional.
”Tantangannya adalah, bisa nggak menjawab fase yang pertama? Yaitu memperkuat sarana implementasinya. Koordinasi memang hal yang klasik dan tidak mudah, namun dengan kehadiran teknologi bagaimana membuah digital bisa diakses oleh smeua orang,” terangnya.
Capacity building menemukan mekanisme yang bisa dipakai untuk mencegah/memitigasi rotasi yang begitu cepat. Akan tetapi, perlu cara untuk memahami konteks RAN P3AKS. Pada training saat ini, dirinya berharap bisa memperkuat kerangka berpikir kita dalam perempuan, perdamaian dan keamanan.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Perwakilan UN Women, Khosiana Anggraini menegaskan jika Indonesia perlu berbangga diri karena sudah mengadopsi agenda Women, Peace and Security yang diturunkan ke dalam RAN P3AKS. ”UN Women bersama AMAN Indonesia dan dikawal Kemenko PMK mengadakan kegatan ini untuk mengawal implementasi dari RAN P3AKS,” terangnya.
Proses Indonesia mempunyai RAN P3AKS cukup panjang. Akan tetapi, setelah RAN P3AKS ini ada, pemerintah dan masyarakat sudah bersama-sama melihat hal-hal apa yang akan dilakukan untuk implementasi RAN P3AKS. ”Dalam agenda ini, kita akan mengupas instrumen internasional lainnya, CEDAW, SDGs 5 dan 16. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk memastikan Indonesia mempunyai capaian yang baik tingkat internasional,” pungkasnya.