Pilar I
Ketahanan Komunitas oleh Perempuan
Pilot program untuk memfasilitasi penguatan pengetahuan, institusi dan mekanisme sosial untuk perlindungan dan pencegahan kekerasan berbasis esktremisme, gender dan agama, di mana perempuan menjadi aktor kuncinya.
Dalam kasus radikalisme dan kekerasan berbasis gender dan agama, perempuan dan anak paling rentan menjadi korban. Keterlibatan perempuan meningkat dalam aksi terorisme dari sisi peran dan jumlahnya dalam kurun 3 tahun terakhir. Konstruksi gender yang maskulin di mana laki-laki sebagai aktor utama, kini bergeser di kalangan ekstremis. Feminisasi digunakan untuk mendorong perempuan di lingkar mereka berubah, dari yang tersubordinasi dan tampil di ruang domestik, kini dimanfaatkan kekuatannya menjadi ujung tombak aksi terorisme. Perubahan lokus dari ‘back yard’ ke ‘dining room’ menimbulkan perubahan yang signifikan di mana istri dan anak tidak hanya terlibat membincangkan “jihad” namun menjadikan mereka agen yang aktif.
Bagi kami, isu radikalisasi dan ekstrimisme tidak bisa dipisahkan dalam kerja-kerja berbasis perdamaian. Cara AMAN memandang ekstrimisme dengan lensa perempuan, perdamaian dan keamanan (women, peace and security) di mana ekstrimisme berdampak pada keamanan perempuan dan kekerasan berbasis gender. Maka,kerja-kerja pencegahan ekstremisme juga dikonseptulisasi juga mendorong situasi perdamaian, sehingga intervensi program di bidang pencegahan akan banyak mengingat di beberapa wilayah paska dan rawan konflik menunjukkan indikasi menguatnya kelompok radikal dan ekstremis.
Sekolah Perempuan sebagai Lokomotif Transformasi
Selain menjadi kelompok rentan dan korban, perempuan juga memiliki genuinitas sebagai agen perdamaian. Dari pengalaman lapangan kami, program Sekolah Perempuan untuk Perdamaian di 7 provinsi mampu mendorong lahirnya perempuan pemimpin baru yang memiliki inisiatif membangun ketahanan komunitas dari radikalisme dan kekerasan berbasis agama dan gender. Meminjam model transformasi konflik oleh John Paul Laderach, dengan meletakkan Sekolah Perempuan sebagai inkubator kepemimpinan perempuan telah mendorong pada rantai perubahan/transformasi baik di level individu, relasi, struktural dan kultural.
Transformasi Individu diwujudkan dengan memperkuat kesadaran dan berfikir kritis atas persoalan sosial, ekonomi, budaya dan politik, juga ekologi. Kelas belajar di Sekolah Perempuan telah memberikan ruang berbagi pengetahuan antar perempuan dan keluarganya serta menambah asupan pengetahuan terkait gender, bina damai, transformasi konflik, serta berbagai isu terkini seperti halnya radikalisme dan ekstremisme. Metode andragogi yang diterapkan mampu mengikis sentralisme pengetahuan yang tidak hanya melekat pada sosok guru atau tokoh saja, namun juga merekognisi dan menghadirkan pandangan dan pengalaman perempuan terkait dengan konflik dan perdamaian.
Buah dari Sekolah Perempuan ini adalah menguatnya kesadaran kritis perempuan akan hak-hak perempuan, sehingga mereka mampu mengklaim hak-hak mereka. Dari pengamatan dekat kami, mereka kini lebih aktif dan asertif mengkampanyekan relasi adil gender keluarga, menyebarkan ajaran dan nilai agama yang moderat, dan menyuarakan kebijakan yang ramah perempuan. Hal lainnya yang terlihat adalah militansi perempuan sebagai agen perdamaian (peacebuilder) untuk melindungi perempuan lainnya dan kelompok minoritas dari kekerasan. Hal ini tidak terlepas dari transformasi perempuan korban (seperti konflik sosial di Poso) menjadi pembuat perubahan, yang mengambil peran kepemimpinan pasca konflik.
Transformasi relasional dibangun melalui penguatan institusi keluarga. Transformasi dalam diri perempuan menjadikannya lebih mudah dan bisa sangat cepat membuka pintu-pintu transformasi di keluarga. Di keluarga, ibu-ibu anggota SP bukan saja membuka dialog dengan suami tentang berbagi peran tetapi secara pelan-pelan mensosialisasikan nilai yang diajarkan di SP sehingga mendorong keinginan para anak dan suami untuk terpicu belajar. Fondasi relasi gender dan relasi kuasa yang lebih adil dan setara, khususnya dengan orang terdekat seperti suami atau pasangan mulai terbangun.
Transformasi Struktural dimaksudkan untuk memperkuat komitmen pemerintah desa dalam mencegah kekerasan melalui institusionalisasi Sekolah Perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan serta mendorong lahirnya kebijakan atau program yang sensitive gender dan perdamaian. 16 dari 39 Sekolah Perempuan mendapat pengakuan dari pemerintah desa melalui Surat Keputusan. Transformasi di pejabat pemerintahan desa ini dimanfaatkan oleh perempuan di desa untuk mengorganisir diri, memperkuat kesadaran hak politik dan mengartikulasikannya dalam proses-proses pengambilan kebijakan di tingkat desa bahkan kecamatan. Hasilnya, beberapa pemerintah desa di wilayah dampingan mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung program yang dimotori Sekolah Perempuan.
Transformasi kultural dibangun di komunitas selain mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian masalah, juga mampu mendorong budaya peduli dan cinta (caring and loving) kepada tetangga sehingga bisa merespon persoalan-persoalan KDRT maupun masalah lainnya seperti intoleransi, konflik karena pemilu dan pemilukada, serta merespon bencana yang dialami komunitasnya sendiri dan orang lain. Banyak dari SP menjadi tempat healing bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, Sekolah Perempuan menginisiasi ruang-ruang perjumpaan antar perempuan melalui program pertanian organik, forum anak, sanggar batik, pengajian, kampung ramah lingkungan, dan perayaan hari besar nasional. Di Poso, Sekolah Perempuan menghidupkan kembali budaya saling kunjung dalam perayaan hari besar keagamaan, setelah sekian lama redup karena konflik. Sampai saat ini, Sekolah Perempuan menjalin kerjasama dengan 33 lembaga atau komunitas yang memiliki visi sama untuk isu perempuan, toleransi dan perdamaian.
Ruang-Ruang Baru Transformasi
Ruang-ruang baru untuk transformasi diciptakan melalui aktor-aktor kunci yang baru pula. Pertama, membuka ruang transformasi ulama perempuan melalui Reflective Structured Dialogue (RSD). 9 kali dialog di 3 provinsi yang kami gelar dengan melibatkan 36 ulama perempuan dan tokoh perempuan lintas ideologi dan organisasi cukup berhasil membongkar prasangka dan judgment seseorang, dan lebih menghargai dan menerima pandangan individu dan keagamaan yang beragam. Penerimaan ini tumbuh setelah saling memberikan pandangan dan mendengar argumentasi individual dan keagamaan atas isu-isu yang mereka tertarik untuk didialogkan seperti pluralisme, kepemimpinan, poligami, label syariah. Ketika ulama perempuan sudah saling menerima dan berkomitmen untuk saling bekerjasama, maka akan cukup potensial untuk menggerakkan jamaah mereka untuk melakukan hal yang sama dengan kelompok yang berbeda.
“Sebagai konselor, suatu waktu saya mendapat tugas untuk menemui orang tua dari anak balita korban perkosaan. Keluarga dan tetangga kesal karena mereka tidak mau melaporkannya. Ketika bertemu orang tua korban, saya menggunakan cara RSD untuk berdialog dengan mereka, terutama untuk mendengar curhat mereka. Awalnya agak susah (berdialog) dengan mereka, dan selalu diulang-ulang karena mereka sangat shock. Namun akhirnya saya bisa menggali keinginan mereka dan menemukan solusi untuk tindak lanjut kasus ini” AnAn Yuliyanti, tokoh perempuan, Konselor P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya.
Kedua, inisiatif Nyadran Perdamaian di Getas. Nyadran adalah tradisi tahunan untuk menyambut Ramadhan (bulan puasa) dengan serangkaian upacara, dimana semua orang Getas (baik Islam, Kristen, Hindu, Konghucu) mengunjungi makam dan berdoa bersama untuk leluhur mereka. Secara khusus, Nyadran direvitalisasi perannya untuk mengeksplorasi ruang kultural yang mempertemukan anak muda lintas iman dengan komunitas yang memiliki pluralitas agama. Selain mengalami toleransi, ke-30 anak muda yang terseleksi mengikuti rangkaian 3 hari Nyadran perdamaian ini merasakan bagaimana komunitas mempertahankan tradisi dan budaya yang menopang kohesi sosial dan kerukunan agama.
“Nyadran bagi saya seperti perayaan budaya, di mana semua orang yang terlibat dari kelompok agama yang berbeda-beda. Ini mengingatkan saya di masa kecil di desa saya yang sekarang (budaya itu) sudah tidak bisa dijumpai lagi” Muhanmad Afifi, Bondowoso
Pilar II
Konsolidasi Suara-Suara Progresif
Membangun simpul gerakan di tingkat daerah, nasional dan regional dari kelompok dan organisasi Independen yang memiliki visi yang sama dan menyatakan berafiliasi dengan AMAN Indonesia untuk aksi pembelaan hak asasi manusia dan perempuan, penguatan toleransi dan perdamaian serta pencegahan kekerasan berbasis ekstremisme
Faktor pendukung radikalisme tidaklah tunggal, di antaranya kemiskinan, kekecewaan politik, pengaruh keagamaan. Dalam kasus di Indonesia, paham keagaaman banyak memengaruhi terbentuknya ideologi radikal dan ekstremis. Dimulai dari cara pandang sekulerisme dan “westernisasi” yang dianggap menggerogoti Islam, dianggap mengikis identitas keislaman baik dari gaya hidup seperti berpakaian dan lainnya. Di samping itu juga menguatnya purifikasi dalam Islam yang mengajarkan beragama secara rigid dan kaku, cenderung hitam dan putih yang berpotensi menihilkan pandangan lain yang tidak sejalan dengan kelompoknya.
Dalam banyak kasus, perempuan yang terpapar paham radikal meyakini bahwa mereka adalah rahim bagi para (calon) syuhada. Maka, memproduksi anak sebanyak-banyak termasuk dengan cara dipoligami-pun mereka lakukan yang diyakini bagian dari jalan ‘jihad’ (dalam konteks ini kami maknai seruan menegakkan syariat Islam dengan cara kekerasan). Mereka juga percaya bahwa ketaatan pada suami dan imam adalah mutlak, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung ajakan ‘jihad’ (calling jihad). Masih banyak lagi pekerjaan rumah kelompok progresif dalam merebut kembali tafsir terhadap baseline teologi Islam yang banyak dibajak kelompok radikal ekstremis untuk kepentingan gerakan dan politik mereka, seperti jihad, hijrah, niqab, poligami, label Syariah dll. Di sinilah peran ulama perempuan yang progresif dinantikan dalam membangun argumentasi teologis yang alternatif yang mungkin tidak sekuat CSO atau aktivis lakukan. Di samping itu, pencegahan dan deradikalisasi juga membutuhkan kerja keulamaan perempuan.
Radikalisme juga mentargetkan kelompok anak muda. Dalam lima tahun, lembaga-lembaga survei yang kredibel telah memprediksi dan mengkalkulasi anak muda yang terpapar radikalisme dan siap menjadi bagian gerakan ekstremisme, terutama bagi siswa/i di sekolah umum baik negeri maupun swasta. Tanda-tandanya dapat dilihat dari berkembangnya sekolah berbasis identitas agama yang tidak saja menutup pengalaman langsung berinteraksi dengan yang berbeda, tapi juga menciptakan segregasi sosial. Tanda lainnya, anak-anak yang teradikalisasi menolak mengikuti upacara bendera, dan watak indoktrinasi untuk memusuhi yang berbeda. Minimnya pendampingan siswa dan hilangnya ‘sekolah’ kritis di keluarga dan masyarakat ditengarai berkontribusi pada lemahnya disengagement anak muda dalam lingkran radikalisme. Maka dibutuhkan satu bentuk pola pengorganisasian yang kreatif dengan perspektif gender dan perdamaian untuk membuka ruang-ruang perjumpaan anak muda dari kelompok agama dan kepercayaan yang berbeda.
Ulama Perempuan Corong Suara Progresif
Sebagai ikhtiar memperkuat dan menyebarkan narasi progresif, AMAN memfasilitasi proses penguatan kapasitas dan memperluas peran ulama perempuan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indoensia) di level internasional. Di level nasional, AMAN menggandeng Rahima untuk penguatan upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme oleh ulama perempuan. Kiprah ulama perempuan dalam pencegahan ekstremisme sangatlah penting dan banyak ditunggu berbagai pihak sesuai mandat atau rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama di Cirebon 2017. Ulama perempuan memiliki syarat sebagai garda depan pencegahan ekstremisme. Pertama, keualamaan mereka terbangun melalui ragam disiplin keilmuan keagamaan yang mencerminkan keluasan wawasan keislaman yang moderat dan damai. Kemampuan ini juga di dalamnya membuat narasi alternatif maupun yang kontra narasi radikal dengan referensi al-quran dan hadist maupun ijma’ ulama. Kedua, ulama perempuan memiliki basis jamaah yang bisa menjadi benteng ketahanan masyarakat dari gempuran paham ekstremis. Melalui pelatihan dan pendampingan, 76 ulama perempuan terpilih memiliki pengatahuan dan ketrampilan mereka dalam membaca tren dan tanda radikalisme di masyarakat, serta bagaimana strategi melakukan pencegahan baik secara personal maupun bersama aktor-aktor kunci lainnya (baik pemerintah maupun CSO).
“Dengan pelatihan itu, saya jadi paham isu ini (ekstremisme). Saya merasa punya kewajiban untuk menyebarkannya ke ibu-ibu yang lain karena jamaah saya kan mahasiswa. Jadi setelah pelatihan saya membentuk majlis taklim (Khadeeja Halaqah Aswaja) dengan mengajak ibu-ibu sekitar tempoat tinggal saya agar mereka tidak terpapar paham radikal dan ekstremis itu” ibu Novi Rosita, PC Muslimat kota Malang
Di level internasional, AMAN menggandeng Centre for Excellence on Women and Social Security (CEWSS), Universitas Walailak Thailand untuk mengembangkan sayap dan pengaruh KUPI. Dimulai dengan memprakarsai dialog dengan Lembaga-lembaga Islam di Thailand Selatan, yaitu Universitas Fatoni, Syekhul Islam (Dewan Ulama) dan the Council of Muslim Women’s Organization Cooperation for Peace yang menghadirkan tokoh dengan teologi literalis, dan konservatif. Dialog ini juga dihadiri aktor-aktor kunci di bidang studi Islam, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari Thailand, Indonesia dan Malaysia. Dari dialog ini, KUPI memberikan pandangan tentang “silaturrahim” (mmebangun relasi) dan kepemimpinan perempuan Muslim dalam pengetahuan agama di Thailand Selatan.
Membawa narasi kesalingan perempuan dan laki-laki untuk membicarakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dialog dengan kelompok Salafi menjadi lebih terbuka, termasuk menyentuh isu-isu kekerasan berbasis gender di daerah konflik di Thailand Selatan. Ketika kasus perkawinan anak paling melelahkan di Pattani, Komite Islam di tingkat provinsi hanya memiliki sedikit pengetahuan untuk meresponnya karena tidak ada wakil perempuan dalam komite tersebut. Dialog ini menyepakati pentingnya kolaborasi KUPI dan ulama di Thailand dalam mempromosikan peran ulama perempuan, dan pentingnya keterwakilan ulama perempuan dalam komite Islam di tingkat provinsi.
Sebagai tindak lanjutnya, AMAN dan Walailak University kembali memfasilitasi dialog di Chiang Mai, yang secara spesifik mendiskusikan peran lembaga keislaman dalam pencegahan/penghentian kekerasan terhadap perempuan. dialog ini menghadirkan ulama dari Thailand (Pattani, Yala), Malaysia dan KUPI sebagai representasi Indonesia. Dialog ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip Islam dan strategi bersama ulama dalam penghentian kekerasan terhadap perempuan.
Youth 4 Peace: Menggerakkan dan Menguatkan Milenial untuk Menghalau Radikalisme
Jika Sekolah Perempuan menjadi lokomotif ketahanan komunitas, maka Peace Leader (PL) dan Girl Ambassadors for Peace (GA4P) menjadi lokomotifnya gerakan anak muda yang digerakkan dengan collective leadership, bertumpu pada volunterisme dan berjejaring untuk memobilisasi anak muda dalam agenda pembangunan perdamaian ‘ala’ anak muda. Pertama, memfasilitasi tumbuhnya peer learning di antara pemuda lintas iman melalui #NgoPeace dan #PeaceService. NgoPeace (ngobrolin perdamaian sembari minum kopi) mendekatkan isu perdamaian ke anak-anak muda yang tidak terlalu hobi diskusi di kampus. Dengan datang dan mengajak mereka diskusi sembari nongkrong dan minum kopi, topik yang berat menjadi menarik dan ringan dibicarakan. Untuk menarik antusiasme anak muda, Peace Leader mengundang narasumber tamu yang kompeten baik dari aktivis dan akademisi.
“Banyak anak muda tertarik dengan Peace Leader. Tiap ada NgoPeace selalu ramai café saya. Tema yang diangkat selalu aktual dan beberapa kali mengundang tokoh” Abdul Muis, anak muda pegiat literasi dan pemilik café Oase
Sementara PeaceService bertujuan mengajak anak muda untuk mencintai penganut agama lain dengan mendatangi dan membersihkan rumah-rumah ibadah sembari berdialog dengan pengurus rumah ibadah. Peace Service adalah ajakan mengalami toleransi aktif bagi anak muda yang tidak memiliki pengalaman hidup bersama dengan orang yang berbeda agama/keyakinan, atau memiliki ketakutan dan prasangka atas agama lain. Sebelum berdialog dengan pengurus rumah ibadah, anak-anak muda ini diajak untuk mengasah kepeduliannya dengan membersihkan rumah ibadah. Pergolakan batin kerap muncul dalam diri mereka, seperti ‘apakah saya berdosa dengan ikut menyapu halaman rumah ibadah orang lain?”. Kesadaran nilai-nilai toleransi dan bekerja sama untuk saling menjaga dna melindungi rumah ibadah ditanamkan dari proses ini yang kemudian menjadi titik balik kesadaran religius anak-anak muda ini dalam membangun hubungan dengan keompok agama berbeda.
“Saya sangat tertarik mendengar ajakan kawan saya untuk acara kunjungan ke Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Pay Lien San. Tapi saya deg-deg-an dan takut karena belum pernah sebelumnya. Di saat kunjungan, saya merasakan keakraban dan kehangatan dan (saya) sulit melupakannya”, Muna, seorang Muslimah dari Jember
Inisasi lainnya, GA4P dan PL memfasilitasi Girl’s Camp sebagai ruang ideologisasi 60 perempuan muda anggota baru GA4P dari 15 provinsi yang memiliki kapasitas sebagai duta perdamaian di sekolah.
Peer learning yang ketiga adalah PeaceBroadcast melalui Siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. Program siaran ini bernama Numpang Nampang Bareng Peace Leader yang hadir setiap Sabtu, jam 4-5 sore, dengan narasumber dari anak-anak muda jaringan Peace Leader. Tema-tema yang diangkat dalam siaran cukup variatif seperti sekolah toleran, kreativitas muda, kekerasan dan bulliying di sekolah, pahlawan perempuan. Peace Leader juga dipercaya menjadi narasumber pertemuan jaringan/pelatihan di lokal dan nasional (IPBF, Fahmina, RTIK, Girls Camp, BEM Halaqah Pesantren, kongres Anak dalam Festival HAM di Jember 2019) dan juga terhubung dengan aliansi dan jaringan seperti 16 HKTP di Jember, Forum ANAK Jember, RTIK dan Garwita.
Kedua, membuka dan memperkuat ruang-ruang perjumpaan antar anak muda melalui program Peace Goes to School/Campus (PGS). Ketika Peace Leader dan GA4P telah dilatih untuk menjadi peacebuilders, maka (PGS) memberi ruang bagi mereka untuk menularkan virus perdamaian kepada siswa dan mahasiswa. Meski tidak seramai 2018, di tahun 2019 ini PGS masih mampu menjangkau 12 sekolah dan kampus di Yogyakarta dan Jawa Timur dengan melibatkan 1380 peserta.
Ketiga, menanamkan nilai Pancasila dalam Pendidikan Merdeka melalui program Pendidikan Berparadigma Pancasila (PBP). Program ini adalah piloting di dua sekolah di Yogyakarta atas inisasi kerjasama AMAN Indonesia dengan Setara Institute, Papirus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan juga para tokoh pendidikan seperti ki Hajar Dewantara. Pokok-pokok Pendidikan Berparadigma Pancasila dituangkan dalam sebuah modul sebagai panduan penerapan bagi siswa. Kami dan pihak sekolah meyakini, dengan penguatan pendidikan berbasis nilai ini, anak dan sekolah akan lebih berdaya terhad pengaruh radikalisme. Ke depannya, piloting ini diharapkan bisa menjadi referensi bagaimana sekolah mampu menjawab ancaman ideology terhadap negara Pancasila di sekolah-sekolah.
PILAR III
Advokasi Kebijakan Yang Berorientasi Perdamaian
Dan Sensisitf Gender
Advokasi menggunakan informasi, pengetahuan, dan diplomasi yang tidak menghakimi untuk menyatukan semua pihak dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender dan agama, dengan menjadikan pembelajaran dari masyarakat arus bawah sebagai bahan advokasi di tingkat nasional dan internasional, kemudian kembali ke basis.
Awalnya banyak pihak menggadang-gadang otonomi daerah sebagai peluang memperkuat demokrasi di mana kebijakan-kebijakan dibuat untuk meringankan atau mereduksi persoalan daerah. Namun belakangan ini otonomi daerah yang seharusnya untuk penopang keadilan distributif justru menjadi ruang yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyemai formalisasi syari’ah dan kebijkan diskriminatif khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas (baca=selain Islam yang mainstream). Belum lagi Pemilu dan Pemilukada yang juga menjelma ruang kontestasi memperluas gerbong-gerbong radikalisme dengan politisasi agama untuk mendapat banyak voters.
Tantangan seperti ini tentunya harus disikapi dengan kolaborasi antar pihak, baik pemerintah dan non-pemerintah. AMAN mempraktekkan dan mempromosikan kolaborasi sebagai norma dalam advokasi baik di tingkat lokal, nasional maupun global untuk memperkuat gerakan kolektif merespon kebijakan terkait isu perempuan, perdamaian dan keamanan.
Menjembatani Arus Pengetahuan Nasional-Lokal
Dari observasi dekat kami, melihat ada gab pengetahuan dan ketrampilan di nasional dengan lokal terkait perempuan dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam melakukan kerja-kerja advokasi di daerah untuk pencegahan dan kontra radikalisme dan ekstremisme terutama dalam memperkuat keterlibatan masyarakat sipil. Dari sinilah muncul ide kursus singkat “Perempuan dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan”. Kursus ini diawali di kota Palu, bekerjasam dengan organisasi LIBU. Ada empat materi pokok yang disampaikan dalam kursus berdurasi 8 jam yang difasilitatori Ruby Khalifah (Direktur AMAN Indonesia), yaitu sejarah radikalisme, tren pelibatan perempuan dalam ekstremisme, interseksi ekstremisme dengan HAM Perempuan, dan peran negara dan masyarakat sipil dalam pencegahan.
Sukses dengan kursus di Palu memunculkan banyak permintaan kursus dari mitra dan jaringan. Dengan antusiasme yang tinggi, kami menyambut permintaan tersebut untuk menggelar kursus di beberapa kota Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, dan Surabaya yang diikuti 210 aktivis, akademisi, dan wakil pemerintah. Selain kaya dengan ragam dan fakta-fakta baru tren perempuan dalam radikalisme dari wilayah-wilayah, kursus ini juga telah membuka peluang bagi aktor-aktor baru untuk bermitra dengan pemerintah dan CSO dalam program dan kebijakan terkait perempuan dan pencegahan ekstremisme kekerasan.
Inisiatif Koalisi Pemerintah dan Masyarakat Sipil & Konsolidasi Gerakan Untuk Kebijakan
Sebagai organasisasi gerakan, AMAN menjalankan berbagai inisiatif untuk mendudukkan komitmen berbagai aktor kunci pembangunan baik pemerintah, CSO, organisasi keagamaan dan lembaga pembangunan internasional. Ada tiga cerita yang bisa kami bagikan dalam menginisiasi kolaborasi pemerintah dan sipil. Pertama, advokasi Rencana Aksi Nasional dan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN/RAD P3AKS). Sejak disahkannya RAN P3AKS 2014-2019 (RAN pertama), AMAN terlibat bersama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sebagai mitra strategis untuk memfasilitasi ‘localizing’ RAN menjadi RAD P3AKS di 15 provinsi yang rentan konflik. Peran yang dimainkan AMAN adalah memfasilitasi ruang-ruang untuk sosialisasi dan pertemuan konsolidasi yang melibatkan aktor kunci pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil.
Cerita kedua, advokasi pengarusutamaan gender dalam P/CVE. Sejak 2017, AMAN bersama C-Save, Komnas Perempuan, DASPR, dan Yayasan Prasasti perdamaian, Aman menjalankan mandate sebagai Steering Committee Working Group on Women and P/CVE (WGWC). WGWC yang didirikan pada Juni 2017 ini menjadi platform untuk menjembatani komunikasi, koordinasi dan konsolidasi antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah yang konsen pada kerja-kerja perempuan dan P/CVE. Tahun 2018 hingga kini, AMAN dipercaya sebagai secretariat atau hub untuk pengelolaan program WGWC bagi 24 mitranya. Dari refleksi kami, WGWC telah menunjukkan fondasi kolaborasi antar mitra terutama dalam mengkonsolidasikan pengetahuan dan pengalaman terkait perempuan dan P/CEV dan advokasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan terkait P/CVE.
Cerita ketiga, di 2019, AMAN dipercaya sebagai mitra strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperkuat kapasitas organisasi perempuan sebagai agen perdamaian untuk pencegahan ektresmisme. Program ini melibatkan kurang lebih 3200 perempuan pimpinan organisasi di 32 provinsi. AMAN dinilai sebagai rujukan penting soal perempuan dan Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE). Untuk memperkuat program, AMAN menggandeng aktivis perempuan dari organiasi yang konsen di isu perempuan dan P/CVE seperti Balay Syura, Serve Indonesia, dan Sekolah Perempuan Batu Malang.
Di samping menginisiasi sejumlah koalisi sipil dan pemerintah, AMAN juga terlibat dalam konsoldiasi gerakan perempuan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejak 2014, AMAN menjadi salah satu Steering Committee Indonesia Beragam yang menaungi 147 organisasi yang menyuarakan agenda politik perempuan. AMAN fokus advokasi perempuan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satunya diwujudkan dengan konsistensi AMAN dalam advokasi hak-hak kelompok Syiah Sampang Madura yang ter-displace dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di isu HAM, livelihood, pendidikan dan psiko-sosial. Selama 2019 AMAN juga terlibat dalam advokasi Sustainable Developments Goal (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (terutama goal 16), RUU Perkawinan (batas usia perkawinan) dan mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Membesarkan Gerakan Advokasi di Regional dan Global
AMAN bekerja dengan pendekatan ulang-alik lokal-global (melihat fenomena global namun bertindak lokal, dan sebaliknya juga membawa praktik dan pengetahuan lokal ke tingkat global dalam mendorong rekognisi dan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian. Tekad ini membawa spirit untuk membawa cerita-cerita dan pengalaman basis sampai level advokasi di global melalui berbagai strategi. Pertama, memfasilitasi partnership CSO dengan pemerintah di regional melalui Sub Regional Meeting. Setelah sukses mengorganisir dan memfasilitasi CSO Forum pada Sub Regional Meeting (SRM) 2018 di Lombok, AMAN kembali dipercaya oleh Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko-Polhukam) untuk menjadi Host Preparatory Meeting CSO (30 Oktober 2019) sebagai agenda untuk penyiapan CSO Forum pada SRM 2020. SRM sendiri adalah forum pemerintah level kementerian di 9 negara sub region untuk merespon situasi ekstremisme dan terorisme. Hal ini menunjukkan norma baru kolaborasi pemerintah dengan CSO di tingkat regional Asia Pasifik.
Kedua, menginisiasi Indonesia Peacebuilders Forum (IPBF) sebagai platform bertemunya multi pemangku kepentingan dari para penyintas kekerasan berbasis gender, praktisi, peneliti, pembuat kebijakan dan media yang konsen pada isu women, peace and security dan P/CVE. Platform ini juga untuk membagikan pelajaran terbaik Indonesia di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender. IPBF pertama di 2019 diselenggarakan bersama dengan Universitas Brawijaya yang dihadiri 224 peserta dari 14 negara di Asia, Australia, Afrika dan Eropa. Dengan tema “Can Gender Approaches Improve Response to Violent Extremism? plaftom ini menyajikan ruang bagi aktor baik di lokal hingga global untuk menganalisis sifat terorisme, menciptakan narasi multi gender, serta menyusun strategi baru termasuk mengeksplorasi perkembangan baru hubungan ekstremisme dengan penyelesaian konflik yang tidak selesai (unfinished conflict), migrasi, populisme dan sosial media. Forum ini melahirkan 15 rekomendasi re-strategi pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program P/CVE, yang mana dalam implementasinya mendesak kemitraan semua pemangku kepentingan,
Ketiga, AMAN juga terlibat aktif pada advokasi regional dan global dengan berafilisasi dan berjejaring dengan lembaga atau gerakan yang konsen pada isu women, peace and security (Asia-Pacific Women’s Alliance for Peace and Security/APWAPS, The Global Network of Women Peacebuilders /GNWP, Working Group on Gender and Atrocity Prevention, Women Waging Peace), peacebuilding (the International Civil Society Action Network/ICAN, Action Asia, N-Peace Network) dan P/CVE (the Global Counterterrorism Forum (GCTF), SEAN-CSO). Misi yang dibawa AMAN adalah penguatan pengarusutmaan gender dalam kebijakan dan program P/CVE serta penguatan partnership masyarakat sipil dengan pengambil kebijakan yang strategis.
PILAR IV
Penyebaran
Nilai-Nilai Progresif Islam
Sebuah inisiatif untuk memproduksi dan memopulerkan kembali interpretasi atas pemahaman dan praktek keagamaan dengan perspektif pembelaan terhadap hak-hak perempuan, dan individu atau kelompok yang mengalamai kekerasan berbasis gender, agama dan orientasi seksual
Tantangan bagi kelompok Islam moderat dari tahun ke tahun masih sama yaitu merebut kembali pengaruh narasi keislaman yang ramah perempuan dan tidak bias gender. Berkaca pada kontestasi wacana di internet dan sosial media, narasi-narasi tersebut masih didominasi kelompok konservatif dan radikal bahkan ekstremis. Menyebut saja beberapa di antaranya narasi tentang pernikahan dini, hijrah, niqab dan istri solehah yang mendiskreditkan perempuan. Pertanyaannya kemudian, mengapa para pemikir Islam progresif, suaranya seperti samar-samar, kehilangan supremasi dalam menyuarakan Islam yang menghargai hak-hak perempuan dan memiliki pesan keadilan gender? Ajaran atau kajian Islam yang berorientasi gender lebih banyak tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dan publikasi penelitian (skripsi, tesis dan disertasi). Maka, narasi keadilan jender tidak banyak beredar dan berdampak bagi pengguna media sosial dan internet. Faktor lainnnya, keterampilan terbatas ulama progresif untuk mengakses teknologi informasi untuk mempromosikan gagasannya.
Kontestasi wacana keislaman juga tidak terlepas dari perubahan corak muslim Indonesia hari ini, di mana wajah Islam Indonesia tidak hanya Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah saja, namun juga diwarnai corak pemahaman Islam yang literallistik (membentuk fundamentalisme dan radikalisme) yang merupakan gejala khas perkotaan atau kelas menengah. Muncul juga otoritas keagamaan baru. Fenomena ini ditandai dengan kemunculan otoritas keagmaan baru yang sayangnya lebih banyak mendefinisikan agama dengan bahasa ‘kemarahan’. Dalam konteks ini, corak keagamaan ini memiliki kontruksi memenangkan penguasaan dan pengendalian atas perempuan, sehingga narasi yang dibangun lebih akan terasa bias. Maka, sudah seharusnya inisiatif-inisiatif media keislaman progresif perlu banyak didukung oleh CSO karena upaya untuk menghadirkan wajah Islam yang ramah dan lembut mmebutuhkan energi dan napas panjang.
Sindikasi NGO-Media untuk Penyebaran Nilai Islam Progresif
Jika pendekatan koalisi dan berjejaring digunakan dalam memperkuat pilar advokasi, maka untuk mengglorifikasi wacana Islam yang progresif membutuhkan kerja-kerja yang terkonsolidasi melalui sindikasi sebagai tulang punggungnya. Jika dilacak perjalanannya, ada beberapa fase yang dilakukan AMAN dalam membangun dan memperkuat kerja media dan sindikasinya. Pertama, mendukung tumbuhnya media yang mempromosikan Hak-hak Perempuan dalam Islam. Keputusan penting yang diambil AMAN adalah ketika pertengahan tahun 2016 mendukung penguatan media mubaadalah.com sebagai media mengkonsolidasikan pengetahuan gender dan Islam di Indonesia yang dimulai dari Cirebon.
Di kalangan media keislaman yang moderat, Mubadalah dianggap sebagai situs Islam pertama yang secara khusus mengusung narasi adil gender atau hak-hak perempuan dalam Islam sebagai upaya kontra narasi propaganda yang mendeskreditkan perempuan. Situs ini belum menjadi rujukan utama dan terpercaya dari netizen karena jumlah produksi konten rendah dan juga belum dikelola secara sistematis dan professional karena masih minimnya dukungan sumber daya. Maka, turut mendukung dan membesarkan Mubadalah adalah investasi bagi kami untuk menjadikannya sebagai corong Islam progresif yang ramah perempuan. Dukungan dalam bentuk penyediaan penulis, mempertemukan dengan media sindikasi, dan menyebarkan serta mendiskusikan konten ke publik yang lebih luas. Dari laporan evaluasi program, animo warganet pada produk jurnalistik Mubaadalah bisa dilihat dari traffic kunjungan yang mana sejak Januari-Oktober 2019 telah mendapat 114.623 viewers, 64.799 pengunjung, dan 48.000 pengunjung baru.
Kedua, melahirkan penulis perempuan muda. bekerjasama dengan mubadalah, islami.co dan alif.id, sejak 2018 kami melakukan profiling dan merekrut penulis muda perempuan yang memiliki bakat serta minat pada isu perempuan dan keislaman. Penulis yang terseleksi mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pelatihan dua hari mengenai penulisan mubadlaah sebagai sebuah perspektif. Sampai akhir tahun 2019, kami telah melahirkan 141 penulis perempuan muda dari 6 kota (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Wonosobo dan Poso) yang kemudian membentuk dirinya menjadi komunitas penulis perempuan. Para penulis ini memiliki ketrampilan menulis tema-tema popular yang didekatai dengan cara pandang moderasi Islam dan mencerminkan perspektif mubaadalah. Saat ini, tulisan dari penulis ini memperkaya sudut pandang tulisan mubadalah yang dimuat di mubaadalah.com dan mubaadalahnew.com sebagai sebuah kontra narasi maupun narasi alternatif atas wacana-wacana keagamaan yang mengarah intoleransi dan bias gender.
Ketiga, memfasilitasi kolaborasi sindikasi media Islam progresif. Sindikasi yang kami maksudkan adalah kerja kolaborasi multi-pihak, baik NGO, Media dan pihak lain yang sevisi untuk mengkonsolidasikan pengatahuan, memproduksi konten, dan menyebarkannya secara massif dan efektif. Kerja-kerja sindikasi dibangun atas dasar kesamaan tujuan dan strategi. Sindikasi awalnya terbentuk melalui joint action program antara AMAN, Mubadalah dengan TRACyang mengkonfirmasi untuk sama-sama membesarkan mubadalah dengan memperkuat kualitas website dan memperbanyak penulis di tahun 2018. Di penghujung 2019, melalui program Digitalizing Women Ulama Voices for Gender Justice, AMAN memfasilitasi terbangunnya sindikasi media (islami.co, Gusdurian, Alimat, dan Mubadalah) untuk memperkuat pengaruh KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) sebagai leading community untuk penyebaran gagaasan isu-isu utama yang beririsan dengan isu public baik di lokal, nasional dan internasional.
Keempat, mendiseminasikan referensi Islam progresif melalui pencetakan buku, sosial media, festival, dan online learning. Dalam ranah sindikasi media, fungsi media di AMAN seperti web sister, yaitu meneruskan pesan atau juga mengolah konten dari sumber utama untuk didistribusikan ke audien yang ditargetkan. Selain melalui platform media sosial, AMAN juga konsen pada pengorganisasian audien untuk memhami pesan atau narasi Islam progresif. Sebagai contoh, kami memasukkan materi 60 Hadist Hak-Hak Perempuan ke dalam silabus materi pengajaran di Sekolah Perempuan dan Majlis Taklim. Inisiasi lainnya adalah bersama Fahmina Institute menyelenggarakan Festival Mubadalah, untuk mendekatkan auiden, komunitas pesantren, dan anak muda dengan pesan-pesan mubadalah.
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Dalam menjalankan roda organisasi, AMAN mengadopsi dan memodifikasi model kepemimpinan 360 yang dipopulerkan oleh John Maxwell sesuai struktur dan mekanisme kerja di AMAN. Model ini menekankan bahwa semua orang dalam posisi di struktur adalah pemimpin. Filosofinya, pemimpin tidak harus dalam posisi di puncak, karena sesorang bisa menggerakkan orang lain baik di bawah maupun di atasnya. Sebenarnya ini bukan hal baru, karena pada model kepemimpinan AMAN sebelumnya adalah power sharing telah dipraktekkan dengan menggunakan struktur hirakis. Namun dengan penekanan kempimpinan 360 membuat setiap individu mendapatkan potensi untuk leading up, leading down dan leading across secara lebih detil.
Kepemilikan lokal dan Keberkanjutan
Keberlanjutan menjadi salah satu isu krusial dalam program-program pembangunan. AMAN memiliki strategi mendorong kepemilikan program sebagai langkah menuju kemandirian. Kepemilikan dibangun dengan metodologi pelibatan aktor-aktor lokal dalam lingkar. manajemen proyek (assessment, perencanaan, monitoring dan evaluasi). Dalam pendirian Sekolah Perempuan untuk Perdamaian (SPP), tahapan yang dilakukan mulai pemetaan masalah, perencanaan komunitas, dan membangun komitmen melalui pelatihan dasar Perempuan, Toleransi dan Perdamaian. Untuk memupuk rasa kepemilikan dan otonomi, penamaan SPP tidak memakai AMAN, melainkan dengan nama yang mencerminkan identitas mereka baik secara filosofi maupun kedaerahan. Penguatan kelembagaan SPP dilakukan dengan pendampingan dan membuka akses pengetahuan ke berbagai forum dan jaringan agar SPP mengakar di komunitas. Melalui Training of Trainer (ToT), kini lahir 42 pemimpin baru dari SPP yang mengelola dan memfasilitasi kelas belajar secara mandiri, bahkan membuka kelas belajar di wilayah-wilayah baru dengan dukungan pemerintah desa atau organisasi lokal setempat. Kepemilikan lokal juga ditunjukkan dengan keberhasilan berkolaborasi dengan kelembagaan lokal seperti Persekutuan Perempuan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) untuk Poso, dan kolaborasi dengan organisasi otonom Fatayat Nahdlatul Ulama, serta PKK kabupaten untuk pengalaman Jawa Timur. Di Tasikmalaya, Sekolah Perempuan didirikan dan dikelola bersama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengaja Masyarakat, sedangkan di Bima, SPP dihidupi atas kolaborasi bersama dengan Pemerintah kabupaten Bima dan Alam Tara Institute.
Sementara Peace Leader (PL) yang digawangi anak-anak muda lintas iman ini sejak berdirinya (2014) didorong dan dilatih menjadi pemimpin di komunitasnya. Belakangan, seiring dengan menurunnya partisipasi anggotanya, langkah mendorong keberlanjutan diambil melalui proses penguatan kapasitas penggeraknya dan menyusun platform dan framework organisasi payungnya. Dengan platform dan framework inilah PL memiliki panduan untuk rekrutmen, dan konsolidasi dengan komunitas anak muda, serta melakukan inovasi pengembangan program, serta enggagment dengan lembaga lokal dan private sektor.
Staf Engagement & Capacity Building
Setiap staf mendapatkan informasi lengkap terkait masalah, perkembangan organisasi, dan kebijakan baik yang menyangkut program, manajemen dan keuangan baik melalui forum pertemuan rutin, pemberitahuan di email maupun diskusi melalui plartform sosial media. Sebagai lembaga yang menganut prinsip learning organization, proses penguatan pengetahuan dan ketrampilan staff menjadi salah satu perhatian dalam rencana strategic kelembagaan. Penentuan bentuk dukungan ini dilihat dari hasil self- evaluation tiap staf bersama dengan managemen sebagai supervisor. Self-evaluation selain mendiskusikan perkembangan kecakapan personal juga melihat kualitas capaian kerja, prestasi kunci serta gab pengetahuan atau ketrampilan dari staf.
Pertemuan bulanan, semester, tahunan diselenggarakan oleh sekretariat untuk memfasilitasi sharing pengetahuan dan pembelajaran antar staf dari pelaksanaan program. Dalam pertemuan semester, Country representative memberikan update terkait isu utama program yaitu women, peace, and security dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan advokasi baik di lokal hingga global. Sementara Program Manager dan Design, Monitoring & Evaluation Manager memberikan konsultasi secara intensif untuk perencanaan yang partisipatoris, layanan program dan managemen pengetahuan berbasis lapangan. Dalam pertemuan tahunan, narasumber ahli dihadirkan untuk mempresentasikan riset-riset terbaru dan kerangka pemikiran yang relevan dengan kebutuhan program dan kelembagaan.
Kami membuka akses ke staf untuk meng-updgrade pengatahuan untuk menghadiri seminar, workshop, shot course dan bentuk lainnya. Untuk mempromosikan expertise, staf diberikan kesempatan dan kepercayaan menjadi fasilitator atau narasumber pertemuan strategis dengan jaringan dan stakeholder baik di lingkup nasional hingga internasional. Dalam beberapa kesempatan, AMAN juga mendelegasikan SPP dan Peace Leader untuk hadir di forum baik sebagai peserta maupun narasumber. Tantangan kami dalam era disrupsi inovasi ini adalah mengkonsolidasikan dan menghadirkan pengetahuan dan ketrampilan peacebuilding dan resolusi konflik dalam bentuk format digital yang dapat diakses secara luas termasuknya mekanisme pendampingannya.
Nature Gerakan: Terbuka dengan Jaringan Baru
Mengarungi sepuluh tahun kedua pengembangan organisasi, AMAN menggunakan pendekatan sebagai cara yang efektif untuk mengelola lapisan jejaring tingkat komunitas, provinsi, nasional dan regional. Pengaruh AMAN didesentralisasi ke tingkat provinsi hingga desa melalui kerja-kerja pendidikan perdamaian, pengorganisasian masyarakat, dan advokasi. Di regional dan global, kami melanjutkan misinya untuk aktif dalam gerakan global untuk advokasi kebijakan. Dengan pengetahuan dan pengalaman fundamentalnya, kami diakui sebagai anggota aktif Aliansi/jaringan terkait women, peace, and security, peacebuilding dan P/CVE. Tahun 2019, kiprah AMAN di global mendapat rekognisi dengan tawaran untuk bergabung dalam gerakan global Asia Democracy Network (ADN). Keterlibatan ini akan membawa kami memperluas intervensi gerakann dalam demokrasi terutama bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta, lembaga publik, dll.) untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia. Nilai strategisnya, kami dapat terhubung dan berkolaborasi dengan mitra lain secara khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam masalah politik. Kami percaya bahwa nilai kesetaraan adalah pusat nilai demokrasi yang mengakomodasi perempuan dan kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan publik.