Advokasi Kebijakan

Advokasi menggunakan informasi, pengetahuan, dan diplomasi yang tidak menghakimi untuk menyatukan semua pihak dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender dan agama, dengan menjadikan pembelajaran dari masyarakat arus bawah sebagai bahan advokasi di tingkat nasional dan internasional, kemudian kembali ke basis.

Awalnya banyak pihak menggadang-gadang otonomi daerah sebagai peluang memperkuat demokrasi di mana kebijakan-kebijakan dibuat untuk meringankan atau mereduksi persoalan daerah. Namun belakangan ini otonomi daerah yang seharusnya untuk penopang keadilan distributif justru menjadi ruang yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyemai formalisasi syari’ah dan kebijkan diskriminatif khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas (baca=selain Islam yang mainstream). Belum lagi Pemilu dan Pemilukada yang juga menjelma ruang kontestasi memperluas gerbong-gerbong radikalisme dengan politisasi agama untuk mendapat banyak voters.

Tantangan seperti ini tentunya harus disikapi dengan kolaborasi antar pihak, baik pemerintah dan non-pemerintah. AMAN mempraktekkan dan mempromosikan kolaborasi sebagai norma dalam advokasi baik di tingkat lokal, nasional maupun global untuk memperkuat gerakan kolektif merespon kebijakan terkait isu perempuan, perdamaian dan keamanan.

Menjembatani Arus Pengetahuan

Nasional-Lokal

Dari observasi dekat kami, melihat ada gab pengetahuan dan ketrampilan di nasional dengan lokal  terkait perempuan dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam melakukan kerja-kerja advokasi di daerah untuk pencegahan dan kontra radikalisme dan ekstremisme terutama dalam memperkuat keterlibatan masyarakat sipil. Dari sinilah muncul ide kursus singkat “Perempuan dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan”. Kursus ini diawali di kota Palu, bekerjasam dengan organisasi LIBU. Ada empat materi pokok yang disampaikan dalam kursus berdurasi 8 jam yang difasilitatori Ruby Khalifah (Direktur AMAN Indonesia), yaitu sejarah radikalisme, tren pelibatan perempuan dalam ekstremisme, interseksi ekstremisme dengan HAM Perempuan, dan peran negara dan masyarakat sipil dalam pencegahan.

Sukses dengan kursus di Palu memunculkan banyak permintaan kursus dari mitra dan jaringan. Dengan antusiasme yang tinggi, kami menyambut permintaan tersebut untuk menggelar kursus di beberapa kota Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, dan Surabaya yang diikuti 210 aktivis, akademisi, dan wakil pemerintah. Selain kaya dengan ragam dan fakta-fakta baru tren perempuan dalam radikalisme dari wilayah-wilayah, kursus ini juga telah membuka peluang bagi aktor-aktor baru untuk bermitra dengan pemerintah dan CSO dalam program dan kebijakan terkait perempuan dan pencegahan ekstremisme kekerasan.

ADVOKASI

KEBIJAKAN

BERORIENTASI

PERDAMAIAN

DAN SENSITIF

GENDER

CAPAIAN PILAR 3

Women and PVE

225 aktivis perempuan memahami sejarah dan tanda radikalisme, interseksi radikalisme dengan HAM perempuan serta peran negara dan masyarakat, melalui kursus ‘perempuan dan PVE’ yang digelar di 8 kota di 5 provinsi

Indonesia Peace Builders Forum

224 praktisi, pemimpin keagamaan, organisasi masyarakat sipil, peneliti, dosen dan pengambil kebijakan dari 14 negara merumuskan re-strategi pencegahan ekstremisme dengan perspektif gender dalam Indonesia Peace Builders Forum di Malang

CSO Forum

87 perwakilan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang pengalaman bekerja di P/CVE merumuskan platform CSO forum dan merumuskan isu-isu penting yang dibawa dalam Sub Regional Meeting

Integrasi PVE dalam Agenda RAD P3AKS

Asistensi 15 provinsi dalam menyusun draft Rencana Aksi Daerah untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS) yang mengintegrasikan elemen kunci pencegahan ekstremisme (Preventing Violent Extremism/PVE)

Inisiatif Koalisi Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Dan Konsolidasi Gerakan Untuk Kebijakan

Sebagai organasisasi gerakan, AMAN menjalankan berbagai inisiatif untuk mendudukkan komitmen berbagai aktor kunci pembangunan baik pemerintah, CSO, organisasi keagamaan dan lembaga pembangunan internasional. Ada tiga cerita yang bisa kami bagikan dalam menginisiasi kolaborasi pemerintah dan sipil. Pertama, advokasi Rencana Aksi Nasional dan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN/RAD P3AKS). Sejak disahkannya RAN P3AKS 2014-2019 (RAN pertama), AMAN terlibat bersama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sebagai mitra strategis untuk memfasilitasi ‘localizing’ RAN menjadi RAD P3AKS di 15 provinsi yang rentan konflik. Peran yang dimainkan AMAN adalah memfasilitasi ruang-ruang untuk sosialisasi dan pertemuan konsolidasi yang melibatkan aktor kunci pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil.

Cerita kedua, advokasi pengarusutamaan gender dalam P/CVE. Sejak 2017, AMAN bersama C-Save, Komnas Perempuan, DASPR, dan Yayasan Prasasti perdamaian, Aman menjalankan mandate sebagai Steering Committee Working Group on Women and P/CVE (WGWC). WGWC yang didirikan pada Juni 2017 ini menjadi platform untuk menjembatani komunikasi, koordinasi dan konsolidasi antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah yang konsen pada kerja-kerja perempuan dan P/CVE. Tahun 2018 hingga kini, AMAN dipercaya sebagai secretariat atau hub untuk pengelolaan program WGWC bagi 24 mitranya. Dari refleksi kami, WGWC telah menunjukkan fondasi kolaborasi antar mitra terutama dalam mengkonsolidasikan pengetahuan dan pengalaman terkait perempuan dan P/CEV dan advokasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan terkait P/CVE.

Cerita ketiga, di 2019, AMAN dipercaya sebagai mitra strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperkuat kapasitas organisasi perempuan sebagai agen perdamaian untuk pencegahan ektresmisme. Program ini melibatkan kurang lebih 3200 perempuan pimpinan organisasi di 32 provinsi. AMAN dinilai sebagai rujukan penting soal perempuan dan Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE). Untuk memperkuat program, AMAN menggandeng aktivis perempuan dari organiasi yang konsen di isu perempuan dan P/CVE seperti Balay Syura, Serve Indonesia, dan Sekolah Perempuan Batu Malang.

Di samping menginisiasi sejumlah koalisi sipil dan pemerintah, AMAN juga terlibat dalam konsoldiasi gerakan perempuan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejak 2014, AMAN menjadi salah satu Steering Committee Indonesia Beragam yang menaungi 147 organisasi yang menyuarakan agenda politik perempuan. AMAN fokus advokasi perempuan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satunya diwujudkan dengan konsistensi AMAN dalam advokasi hak-hak kelompok Syiah Sampang Madura yang ter-displace dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di isu HAM, livelihood, pendidikan dan psiko-sosial. Selama 2019 AMAN juga terlibat dalam advokasi Sustainable Developments Goal (SDGs) atau  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (terutama goal 16), RUU Perkawinan (batas usia perkawinan) dan mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Membesarkan Gerakan Advokasi

di Regional dan Global

Sebagai organasisasi gerakan, AMAN menjalankan berbagai inisiatif untuk mendudukkan komitmen berbagai aktor kunci pembangunan baik pemerintah, CSO, organisasi keagamaan dan lembaga pembangunan internasional. Ada tiga cerita yang bisa kami bagikan dalam menginisiasi kolaborasi pemerintah dan sipil. Pertama, advokasi Rencana Aksi Nasional dan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN/RAD P3AKS). Sejak disahkannya RAN P3AKS 2014-2019 (RAN pertama), AMAN terlibat bersama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sebagai mitra strategis untuk memfasilitasi ‘localizing’ RAN menjadi RAD P3AKS di 15 provinsi yang rentan konflik. Peran yang dimainkan AMAN adalah memfasilitasi ruang-ruang untuk sosialisasi dan pertemuan konsolidasi yang melibatkan aktor kunci pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil.

Cerita kedua, advokasi pengarusutamaan gender dalam P/CVE. Sejak 2017, AMAN bersama C-Save, Komnas Perempuan, DASPR, dan Yayasan Prasasti perdamaian, Aman menjalankan mandate sebagai Steering Committee Working Group on Women and P/CVE (WGWC). WGWC yang didirikan pada Juni 2017 ini menjadi platform untuk menjembatani komunikasi, koordinasi dan konsolidasi antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah yang konsen pada kerja-kerja perempuan dan P/CVE. Tahun 2018 hingga kini, AMAN dipercaya sebagai secretariat atau hub untuk pengelolaan program WGWC bagi 24 mitranya. Dari refleksi kami, WGWC telah menunjukkan fondasi kolaborasi antar mitra terutama dalam mengkonsolidasikan pengetahuan dan pengalaman terkait perempuan dan P/CEV dan advokasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan terkait P/CVE.

Cerita ketiga, di 2019, AMAN dipercaya sebagai mitra strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperkuat kapasitas organisasi perempuan sebagai agen perdamaian untuk pencegahan ektresmisme. Program ini melibatkan kurang lebih 3200 perempuan pimpinan organisasi di 32 provinsi. AMAN dinilai sebagai rujukan penting soal perempuan dan Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE). Untuk memperkuat program, AMAN menggandeng aktivis perempuan dari organiasi yang konsen di isu perempuan dan P/CVE seperti Balay Syura, Serve Indonesia, dan Sekolah Perempuan Batu Malang.

Di samping menginisiasi sejumlah koalisi sipil dan pemerintah, AMAN juga terlibat dalam konsoldiasi gerakan perempuan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejak 2014, AMAN menjadi salah satu Steering Committee Indonesia Beragam yang menaungi 147 organisasi yang menyuarakan agenda politik perempuan. AMAN fokus advokasi perempuan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satunya diwujudkan dengan konsistensi AMAN dalam advokasi hak-hak kelompok Syiah Sampang Madura yang ter-displace dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di isu HAM, livelihood, pendidikan dan psiko-sosial. Selama 2019 AMAN juga terlibat dalam advokasi Sustainable Developments Goal (SDGs) atau  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (terutama goal 16), RUU Perkawinan (batas usia perkawinan) dan mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.