WGWC

Rekomendasi Konferensi Nasional “Perempuan dan Pencegahan Ekstrimisme dengan Kekerasan: Membaca Trend Baru”

Rekomendasi Konferensi Nasional “Perempuan dan Pencegahan Ekstrimisme dengan Kekerasan: Membaca Trend Baru”

Kami, konsorsium CSO dan Lembaga/Kementerian Republik Indonesia yang tergabung dalam the Working Group on Women and P/CVE (WGWC) yang berkumpul dalam pertemuan tahunan dan konferensi nasional berjudul “Perempuan dan Kekerasan Ekstrimisme: Membaca Trend Baru, yang dilaksanakan di Hotel Akmani, pada 9 Maret 2020, bersepakat untuk mendorong pemerintah memperbaharui perkembangan keterlibatan perempuan dalam pencegahan ekstrimisme kekerasan, dan mendorong penguatan pengarusutamaan gender dalam kebijakan.

Kejatuhan ISIS secara teritorial tidaklah menghilangkan ideologi radikalisme di kalangan para pendukung, simpatisan, dan mantan-mantan kombatan. Tranformasi konsep negara Islam (ISIS) yang tersentralisasi di sebuah teritorial, menjadi tersebar dan semakin mendekati basis konkrit. Penelitian INFID menyebutkan bahwa konsep “imagined community” berupa sistem pemerintahan yang Islami, masih ada di dalam alam bawah sadar sebagian umat Islam. Jika ISIS sudah tidak lagi menjadi model, maka bermetamorfosis dalam basis gerakan mereka (dari tersentral menjadi tersebar), lebih menggunakan basis kota karena mudah diatur, mengubah strategi perang yang bukan lagi “gerilya” tapi lebih terbuka dengan strategi “urban war”.

Tampaknya tafsir “urban war” termanifestasikan dalam cara-cara yang sangat soft dan terkesan alamiah. Konsep “syar’i” tidak lagi disosialisasikan dengan cara-cara doktriner di forum-forum serius, tetapi dipopulerkan melalui tren berpakaian perempuan muslim yang semakin panjang, propaganda gaya hidup islami atau halal yang didorong oleh tren fashion dan smart phone secara perlahan bisa menggeser keinginan semakin tinggi hidup lebih Islami, yang secara perlahan dan pasti akan membuka proses penguatan identitas politik. Gaya hidup Islami secara sistematis disosialisasikan di institusi pendidikan. Di sekolah misalnya indoktrinasi tentang “lebih Islami” secara nyata dilakukan secara sistematis melalui visi dan misi sekolah, aturan sekolah (cara berpakaian, anjuran sholat berjamaah, tata organisasi dll), bahan bacaan, lagu, alat permainan, program parenting untuk wali murid dan sebagainya.

Kami bertekad akan menjalankan mandat dari Sekjen PBB untuk mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan dengan melibatkan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan, termasuk perempuan, keluarga, pemuda, masyarakat sipil, tokoh agama dan tokoh masyarakat, lembaga pemerintahan maupun sektor swasta serta media. Sesuai dengan Resolusi DK PBB 2242 (2015), kami mendukung pentingnya pengarusutamaan gender dan pelibatan perempuan dan keluarga dalam strategi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang dilakukan oleh semua pihak, baik di tingkat pembuatan kebijakan maupun tingkat implementasi.

Berdasarkan diskusi yang telah berjalan dalam satu hari Konferensi Nasional “Perempuan dan Pecegahan Ekstrimsime Kekerasan: Membaca Tren Baru”, kami merasa perlu menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak pemerintah dan masyarakat sipil diantaranya adalah:

Untuk pihak pemerintah Indonesia hendaknya;

1. Luasnya spektrum isu radikalisme dan ekstrimisme serta dinamikanya yang tinggi seharusnya mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membiayai riset-riset yang mengeksplorasi area-area baru dan cara-cara inovatif serta kreatif dalam merespon narasi-narasi radikal, dengan: a) meninggalkan “confort zone” dan membuka eksplorasi aktor-aktor untuk pencegahan dan kontra radikalisme misalnya area komedi, budaya, film, dan berbagai pendekatan inovatif dan kreatif yang memungkinkan kehadiran mantan pelaku dan korban menjadi inspirasi bagi publik; b) membangun mekanisme keterlibatan masyarakat sipil secara strategis untuk mengawal pengesahan strategi nasional PVE dan implementasinya sampai daerah, misalnya pengesahan draft RAN Penanggulangan Ekstrimisme Kekerasan; c) mendukung sinergi antara pemerintah dan CSO dalam memberikan pendampingan yang berkesinambungan terhadap perempuan dan anak mantan napiter, mantan deportan, dan mantan returni pada saat mereka menjalankan proses reintegrasi. ; d) melibatkan credible voice (mantan-mantan napiter/deportan/returni) untuk dapat aktif dalam pencegahan, rehabilitasi, dan deradikalisasi.

2. Kementrian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendorong peningkatan infrastruktur, kapasitas petugas perempuan dan SOP untuk menangani narapidana teroris perempuan dan anak-anak.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memastikan agenda Gender Maintreaming untuk pencegahan dan kontra ekstrimisme kekerasan sesuai mandat Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000. Ini bisa dilakukan dengan strategi “stand alone” yaitu memperkuat elemen PVE di dalam instrumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan “maintreaming gender” bisa dilakukan pada instrumen draft Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (RAN PE) yang keduanya bisa secara sinergi mempercepat dan memperkokoh gender-sensitive indicators di dalam PCVE ; Mendukung adanya pendokumentasian studi/analisis/riset yang terintegrasi terkait keterlibatan perempuan dalam jaringan radikal/teroris maupun pendanaan terorisme di Indonesia;

4. Kementerian Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mendorong; a) perubahan sistem politik dan praktek berpolitik yang sering melakukan politisasi identitas, memicu eskalasi ketegangan di antara para kelompok-kelompok, khususnya yang berafiliasi dengan politik praktis, oleh karenanya kebijakan dan penegakan hukum untuk merespon ekspresi budaya politik yang maskulin dan destruktif ; b) koordinasi wilayah perbatasan dengan negara-negara lain untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan memberikan perhatian khusus pada gelombang balik buruh migran dari negara-negara Timur Tengah yang berpotensi disusupi oleh returni.

5. Kementerian Luar Negeri memastikan perluasan konsep dan praktek “safe migration” yang mencakup indikator pada sensitivitas mendeteksi radikalisme, sehingga termanisfestasikan ke dalam tata kelola imigrasi, pada pendidikan pra keberangkatan buruh migran, melakukan perlindungan kepada buruh migran yang ada di negara penerima, sehingga kontrol dan mempromosikan kepedulian sosial agar tetap terjaga.

6. Kementerian Dalam Negeri memastikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 38 tahun 2008, tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Masyarakat dari dan kepada Pihak Asing tersosialisasikan di kalangan pemerintah dan non pemerintah dan dijalankan dengan kordinasi pada pihak-pihak terkait, agar pemerintah bisa mengontrol “free of flow” keuangan dan mobilisasi ustadz-ustadzah yang mengajarkan eksklusivisme dan kebencian di luar negeri.

7. Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1. Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberikan dukungan dan fasilitas penguatan aktor-aktor dan media-media kebudayaan lokal, yang bisa dipakai sebagai yang budaya lokal, menyuburkan dan memfasilitasi berkembangnya kearifan lokal Indonesia sebagai media populer.

8. Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani melakukan upgrading pada kualitas layanan rehabsos melalui kelengkapan regulasi yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan reintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas rehabsos memadai, termasuk menyesuaikan lama rehabilitasi. Upgrading juga seharusnya dilakukan di tingkat kabupaten kota yang diprediksi akan menerima gelombang returni perempuan dan anak-anak, agar terjadi desentralisasi penanganan returni secara komprehensif.

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sinkronisasi semua kebijakan pendidikan agar memiliki deteksi dini pada gejala radikalisme di lembaga pendidikan diantaranya; a) memastikan kebijakan dan praktek di PAUD dan homeschooling dimonitor dan dievaluasi oleh badan khusus di dalam dinas pendidikan agar konten dan pengajaran sikap menghargai keberagaman, toleransi dan Pancasila terjaga ; b) Merumuskan sistem penjaminan mutu pelaksanaan UNPK dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan; c) peningkatan kapasitas tenaga pendidik; e) Penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme di sektor pendidikan formal maupun informal; d) mendukung dan mengawasi program-program parenting baik yang dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah agar memuat nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan gender

Rekomendasi untuk Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta diantaranya adalah:

1. Mendukung penciptaan ruang-ruang perjumpaan antara orang-orang yang berbeda latarbelakang suku, agama dan keyakinan untuk menumbuhkan rasa empati dan saling mendengar dan berbagi pengalaman dan perasaan.

2. Mengeksplorasi dan mengintegrasikan program-program parenting untuk orang tua dengan konsep menghargai keberagaman dan kesetaraan gender, ke dalam program sekolah, RPTRA dan institusi-instusi lainnya dimana keberadaan orang tua hadir.

3. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota terkait membuka inovasi penyediaan fasilitas bagi siswa-siswa Homeschooling untuk bersosialisasi, bergaul serta berinteraksi dengan kelompok dari pelbagai latar belakang untuk menyemaikan nilai toleransi dan kebangsaan

4. Memperkuat basis komunitas buruh migran dan keluarganya dengan membentuk sistem perlindungan terdekat dengan keluarga buruh migran secara lebih komprehensif (desbumi) mulai keberangkatan dan pemulangan, tetap juga menjalin komunikasi dengan para buruh migran yang sedang bekerja di LN, sebagai mekanisme kontrol, tapi juga menjadi tempat bertanya, sehingga gejala perubahan ekstrim bisa dideteksi lebih awal.

5. Melibatkan community endorser untuk menyampaikan narasi-narasi damai kontra radikalisme;

6. Masyarakat sipil yang bekerja dalam bidang Filantropi membangun kesadaran publik, para penyumbang dan juga lembaga donor untuk melihat lebih teliti latar belakang dari lembaga yang memainkan peran filantropi, visi terbuka maupun tersembunyi dari organisasi, komitmen pada keterbukaan informasi, dan

7. Memperluas pendekatan-pendekatan kreatif dan inovatif buat para mantan pelaku dan korban terorisme yang telah memiliki komitmen untuk melakukan upaya kontra radikalisme

8. Sektor swasta menciptakan ekosistem ekonomi baru agar para mantan pelaku, keluarga napiter dan deportan/ returni yang menyatakan kesediaannya kembali kepada NKRI, memiliki kegiatan ekonomi untuk kemandirian diri dan memperkuat jembatan reintegrasi dengan masyarakat yang lebih luas.

Downlod File dalam Bentuk PDF

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x