Workshop Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Malaysia

The soldiers treated me as they wished. They not only forced us to dance, but also groped us, threatened us, took us to the forest, and slept with us.’
[Sofia da Costa, Timor Leste – quoted from Surviving on Their Own, AJAR: 2014]

Di tengah meningkatnya kesadaran dan retorika global dalam pencegahan konflik dengan kekerasan sejak Beijing Platform for Action ditahun 1995, tentara dan kelompok bersenjata tetap saja menjadikan perempuan sebagai target utama. Hampir 90% dari korban konflik saat ini adalah kelompok sipil yang sebagian besar adalah perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan semakin memburuk di daerah-daerah konflik, karena tidak ada jaminan keamanan bagi perempuan dan anak. Untuk itu upaya pembangunan perdamaian sangat dibutuhkan sebagai bagian dari pencarian keadilan dan penyelesaian konflik. Hal ini bisa dilihat misalnya, di Provinsi Aceh, Indonesia. Sejak Status Darurat Militer diberlakukan di tahun 2003, ratusan orang menjadi korban kekerasan bahkan kehilangan nyawa. Dalam posisi ini, lagi-lagi perempuan mengalami perlakukan yang tidak manusiawi. Bahkan sampai hari ini pun mereka tetap menjadi objek kekerasan Negara dengan dalih Peraturan Daerah (Perda) Syariah.

Di Myanmar, perempuan juga mengalami kekerasan seksual serta kehilangan tempat tinggal dalam periode yang sangat panjang. Hal ini diakibatkan adanya konflik politik, etnik yang tidak kunjung selesai. Hingga banyak warga Myanmar harus megungsi. Kemudian di Thailan selatan, banyak perempuan menjadi korban perkosaan yang dipaksa untuk menikah dengan pelakunya sendiri. Ini sebagai bentuk mekanisme dalam menghindari ‘kepanikan moral’ di masyarakat. Hal ini juga yang dianggap sebagai resolusi terbaik bagi keluarga korban dan keluarga pelaku. Situasi ini diperparah ketika pelaku tersebut merupakan anggota pasukan keamanan, penderitaan perempuan akan berlipat ganda karena pihak pemerintah akan memberatkan korban perempuan dalam proses pencarian keadilan. Belum lagi beban sosial di masyarakat yang biasanya ditunjukkan dengan cibiran dan hinaan.

Di Pakistan, meningkatnya marjinalisasi kelompok minoritas menambah daftar panjang perampasan atas rasa aman untuk perempuan. Beberapa penelitian melaporkan bahwa penderitaan perempuan di daerah-daerah konflik disebabkan karena mereka adalah target utama dari kekerasan.

Untuk menyikapi isu-isu di atas, Asian Muslim Action Network (AMAN) yang berkantor di Bangkok berencana mengadakan sebuah workshop dengan tema Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Workshop tersebut akan diselenggarakan pada 5 Juni 2015 di Kuala lumpur, Malaysia. Peserta yang akan hadir dari beberapa Negara seperti Indonesia, Malaysia, Nepal, Myanmar, India, Vietnam, Pakistan, Afganistan, Singapura, dan Negara-negara tetangga lainya.

Secara spesifik workshop ini akan membahas mengenai isu terkini keamanan perempuan di wilayah-wilayah konflik di Asia serta bagaimana memposisikan ulang definisi keamanan perempuan di wilayah konflik. Untuk memperdalam kajian tersebut, AMAN mengundang nara sumber yang kompeten, yaitu Asmah dari Thailan Selatan yang akan berbicara pola kekerasan berbasis gender di

Artikel Terkait:

Tinggalkan komentar