Sekolah Perempuan Mengikuti Wokshop pembuatan alat Monitoring

The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia mengundang perwakilan dari Persatuan Sekolah Perempuan untuk Perdamaian (PSPP), untuk mengikuti workshop pembuatan alat monitoring 10 agenda politik perempuan dalam perspektif perempuan, dan perdamaian. Workshop diselenggarakan selama tiga hari di Wisma Hijau mulai tanggal 27-29 Mei 2015.

Sebelum workshop di mulai, panitia mengadakan dialog interaktif sebagai input selama workshop berlangsung. Tema yang dibahas dalam dialog interaktif adalah Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Pembangunan pasca 2015. Kedua isu tersebut penting bagi peserta yang aktif di komunitas karena akan melihat sejauh mana peluang perempuan dalam dua isu tersebut.

Sri Palupi sebagai narasumber UU Desa menjelaskan bahwa UU Desa menjadi pintu masuk bagi permpuan untuk merebut akses dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta mengontrol berbagai kebijakan di desa. “Desa merupakan aset negara yang dapat menyejahterakan rakyat. Kalau mau membangun Indonesia harus membangun Desa,”. Sri Palubi, Institute Ecosoc.

Mengenai isu Milenium Development Goals (MDGs), Hamong sebagai narasumber menjelaskan bahwa penilaian atas capaian MDGs saat ini bisa dibilang gagal karena banyak indikator yang tidak tercapai. MDGs ini sudah habis pada tahun 2015 dan saat ini para NGO dan pemerintah sedang membahas mengenai pembangunan pasca 2015.

Banyak yang terlibat dalam proses perancangan pembangunan pasca 2015. Hamong juga menjelaskan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan pada proses MDGs dan Pembangunan pasca 2015. Kalau MDGs prosesnya top down sedangkan proses pembangunan pasca MDGs prosesnya sangat partisipatif. Kemudian yang memedakan lagi adalah goal MDGs hanya 8 sedangkan Pembangunan Pasca 2015 ada 17 goals. Namun goals tersebut baru akan dibahas pada September 2015 di New York.

Peserta sangat antusias mengikuti dialog interaktif tersebut. Salah satunya Rizqi dari Madura. Dia cukup antusias menggali informasi mengenai UU Desa dan bagaimana menginformasikan ke komunitasnya. Karena tentu ada banyak tantangan ketika mengambil peluang dari UU desa tersebut. Yang saat ini muncul di masyarakat khususnya perangkat desa adalah mengenai uang yang akan digelontorkan di desa.

Sedangkan Wuri, dari PSPP Poso menanyakan masalah kebijakan pemerintah yang justru melindungi pengusaha seperti sawit bukan malah melindungi masyarakat yang bertani beras. Selain itu apa kira-kira yang harus dilakukan untuk membangun kapasitas masayarakat desa agar mereka siap dalam mengimplementasikan UU Desa.

Terakhir, Hanifah sebagai narasumber tentang isu 10 agenda politik perempuan menjelaskan banyak hal mengenai munculnya Indonesia Beragam sebagai ruang bersama para perempuan untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dan bagaimana komunitas dapat ikut berpartisipasi dalam monitoring kebijakan pemerintah baik pusat maupun desa.[mh]

Artikel Terkait:

Tinggalkan komentar