Meneladani Nabi Melindungi Minoritas

Islam era Muhammad di Madinah mempunyai cerita suskes bagaiamana melindungi warga non Muslim. Saat itu pemerintahan Madinah ada di tangan Nabi. Menyadari bahwa penduduk Madinah tidak hanya Islam, maka dengan kepekaanya nabi mendeklarasikan Piagam Madinah, sebagai konsekuensi pluralitas etnis dan agama (Islam, Kristen dan Yahudi).  Meskipun ada yang menyebut bahwa konsep tersebut memosisikan non Muslim sebagai kelas kedua (the second class) namun dalam kenyataanya konsep ini berparadigma perlindungan. Hal itu dilandasi karena alasan meskipun ada perbedaan agama dalam sebuah masyarakat, namun semuanya adalah makhluk Tuhan, yang mengharuskan saling menghargai dan menghormati antar sesama. Konsep ini pada zamannya dianggap sebagai konsep yang spektakuler karena memberikan perlindungan yang maksimal kepada non-Muslim.

Apa yang dilakukan Nabi menunjukkan bahwa Islam yang hadir sebagai rahmat segala alam mencoba menawarkan kemudahan atas konsep perlindungan hak minoritas, dan salah satunya terkandung dalam sistem ketatanegaraan yang juga cakupannya bahkan tidak hanya muslim, tetapi lebih kepada penciptaan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Artinya Islam sebagai sebuah tatanan nilai yang dikawal dan diimplementasikan oleh Muhammad sangat mengedepankan persamaan, keadilan bagi seluruh umat, tanpa memandang suku, agama dan identitas lainnya.

Di Indonesia saat ini, intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, eks-Gafatar, umat Kristen dan juga banyak penganut kepercayaan masih kerap terjadi dan penyelesaiannya sangat lambat. Konteks perlindungan minoritas di Indonesia dapat menimba pengalaman Muhammad di atas. Pertama, terkait perlindungan. Perlindungan merupakan hak yang pertama yang harus didapatkan dari negara yang berarti perlindungan akan keselamatan hidup. Konflik yang sering muncul karena konstruksi kuatnya mayoritas atas minoritas di masyarakat menjadi acuan bagaiamana negara harus melakukan  perlindungan terhadap non muslim dan menegaskan bahwa ada kesamaan  hak. Kaum minoritas memiliki hak yang sama dengan warga muslim lainnya, dan tidak hanya sampai disitu saja tetapi perlindungan pun di sejajarkan dengan kaum minoritas atas mayoritas yang berkuasa. Menyikapi hal tersebut ulama Islam Yusuf Qardhawi merumuskan beberapa perlindungan yang mencakup; perlindungan dari serangan luar, perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri, perlindungan nyawa dan badan, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kehormatan.

Kedua, terkait hak dalam kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan sesuatu yang sangat asasi sekali, tentunya ini merupakan masalah keyakinan yang tidak dapat dipaksakan. Maka tidak ada seorang pun berhak memaksakan akidah, sebagaimana firman Allah “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (Q.S 2:256).

Kedua hak di atas merupakan hak yang paling utama ditonjolkan pemerintahan Muhammad dalam mengahargai setiap warga negara, baik muslim maupun non muslim. Selain hak di atas yang tidak kalah penting adalah perlindungan akan hak-hak sosial seperti jaminan kehidupan, Jaminan kemerdekaan, Jaminan persamaan, jaminan pendidikan, jaminan pemilikan, jaminan pekerjaan, jaminan perkawinan, dsb.

Pengalaman Islam mengajarkan  bagaiamana urgensinya hak beragama setiap orang, sehingga pantang bagi kita melakukan tindakan represif untuk menyamakan ajaran agama. Justru, Islam ataupun dalam konteks Indonesia yang mayoritas harus hadir sebagai pelindung yang memastikan hak-hak minoritas agama lainnya terpenuhi, bukan sebaliknya mengancam dan memberangus hak-hak beragamanya dengan cara kekerasan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk terus berjihad melawan kekerasan berbasis agama yang terjadi atas kelompok minoritas di negeri ini. (Ghufron, Alumni SPs UIN Jakarta)

Artikel Terkait:

Tinggalkan komentar