Toleransi Antaragama di Uni Emirat Arab

Selain Lebanon dan Qatar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Uni Emirat Arab juga menarik untuk disimak. Jika Lebanon adalah “negara Arab” yang menerapkan mekanisme “power sharing” atau bagi-bagi kekuasaan antarkelompok agama, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam sistem politik-pemerintahan, sementara Qatar dikenal dengan julukan negara “Wahabi mederat-liberal” karena sangat terbuka dengan modernisasi dan fleksibel dalam keagamaan, maka Uni Emirat Arab (UEA) cukup populer dengan budaya toleransi agama.
Penduduk UEA (sekitar 10 juta) juga warna-warni dari segi etnis dan agama. Dari segi etnis, tercatat hanya sekitar 10-15% saja yang merupakan penduduk pribumi Arab-Emirat (disebut Emirati). Sisanya adalah warga migran (ekspat), baik Arab non-Emirat maupun non-Arab, khususnya dari India, Bangladesh, Pakistan, Srilangka, Filipina, Thailand, dlsb. Para migran ini membanjiri UEA sejak booming harga minyak di pasaran dunia (oil booms) tahun 1970-an, 1980-an, dan juga sejak usai Perang Teluk Irak-Kuwait.

Mereka didatangkan oleh pemerintah UEA untuk bekerja di berbagai sektor industri dan pembangunan. Kini, UEA, sebuah negara “kerajaan federal”, menjelma menjadi negara-kerajaan industri yang terkaya dan termaju di kawasan Arab Teluk sejak merdeka tahun 1966.
Banyaknya kaum migran di UEA berdampak pada terciptanya kemajemukan budaya dan agama. Tidak pelak, masing-masing warga migran ini kemudian membentuk “sub-kultur” yang mereka bawa dari negara mereka masing-masing sehingga menyebabkan UEA menjadi kawasan sangat majemuk: budayanya, agamanya, tradisinya, tata-busananya, bahasanya, makanannya, aktivitas ekonominya.
Dari aspek agama, misalnya, penduduk UEA sangat warna-warni. Menurut sejumlah data, sekitar 75% penduduk UEA adalah Muslim, sisanya (25%) adalah non-Muslim. Umat Kristen sekitar 9-10%, sisanya Hindu, Buddha, Bahai, Druze, Yahudi, Sikh, Parisi, dlsb. Sementara warga asli Arab-Emirat mayoritas (sekitar 85%) memeluk Sunni, sisanya (15%) adalah Syiah.

 

Pemimpin politik-pemerintahan UEA sangat fleksibel dengan aneka perkembangan budaya dan agama warga migran ini bahkan mereka, sejak almarhum Presiden Zayed Bin Sulthan al-Nahyan hingga kini yang dipimpin oleh putranya, Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan, mengfasilitasi aneka tempat ibadah bagi kaum migran. Presiden Zayed, seperti diakui oleh Pdt. Andrew Thompson, seorang pendeta senior di Abu Dhabi’s St. Andrews Church, merupakan salah satu pemimpin toleran yang berada di balik kebijakan-kebijakan toleransi agama sehingga membuat UEA menjadi kawasan toleran.
Foto yang saya pasang ini sekedar contoh kecil di mana Syaikh Mubarak Al-Nahyan (Menteri Kebudayaan dan Pengembangan Komunitas) didampingi oleh Kardinal Pietro Parolin (dari Vatikan) dan Uskup Paul Hinder (Vicar Apostolic of Southern Arabia) sedang menghadiri acara inagurasi pendirian Gereja Katolik Santo Paul di Dubai yang diharapkan mampu melayani sekitar 70-an ribu umat Katolik di kota ini.

Di kawasan yang sering disebut “New York-nya Timur Tengah” ini juga berdiri megah Gereja Katedral St. Joseph. Dalam sambutannya, Syaikh Mubarak Al-Nahyan mengatakan bahwa “UEA sangat menghormati dan menghargai perkembangan dan perbedaan agama.

Pembangunan gereja ini adalah sebagai bukti komitmen, penghargaan, dan penghormatan kami terhadap warga non-Muslim di UEA.” Ada sekitar 50-an gereja dari berbagai denominasi Kristen di UEA. Tempat-tempat ibadah umat non-Muslim dan non-Kristen lain juga ada di negara “Singapore-nya Arab” ini. Meskipun Islam sebagai “agama resmi” negara, kebebasan dan toleransi agama dijamin oleh Konstitusi negara-kerajaan federal ini.

Dalam pasal 32 Konstitusi tersebut dengan gamblang tertulis: “Freedom to exercise religious worship is guaranteed in accordance with established customs and provided it does not conflict with public policy or violate public morals” (bersambung).

Jabal Dhahran, Arabia

Sumber, Sumanto al-Qurtuby 

Related Articles:

Leave a comment