Forum Perempuan Perdamaian

Forum Perempuan Perdamaian:

Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput, Membangun Ketahanan dan Perdamaian  Desa

Tempat: Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat

Waktu: 23 November 2016, 09.00-18.00 WIB

Penyelenggara: AMAN Indonesia

Pasca reformasi, serta pergantian pemerintahan hingga kini belum memperlihatkan perubahan signifikan terhadap kondisi perempuan yang rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan pemiskinan.  Tingginya kematian ibu dan anak, tingginya buta huruf perempuan desa, meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan, rendahnya gaji perempuan, eksploitasi perempuan, perbudakan, korban politisasi agama, pemasungan hak politik adalah deretan persoalan yang dialami perempuan baik di kota maupun di desa. Perempuan desa dianggap memiliki kerentanan yang cukup tinggi dengan tingginya angka buta huruf serta minimnya akses terhadap ekonomi, sosial dan politik.

Dari pemantauan yang dilakukan AMAN dan Presidium Sekolah Perempuan untuk Perdamaian di 20 desa di 7 kabupaten/kota yaitu Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Poso, Gunung Kidul, Wonosobo dan Jember sedikitnya terdapat empat (4) persoalan yang signifikan dihadapi perempuan desa.

Pertama, hak atas kesehatan, utamanya kesehatan reproduski dan seksual. Selain karena faktor minimnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, juga disebabkan rendahnya daya jangkau masyarakat terhadap layanan kesehatan. sementara BPJS belum mencover kebutuhan ini, sementara rata-rata warga desa yang memiliki BPJS non subsidi hanya sekitar 10%. Ditambah juga masih adanya praktek pernikahan anak di bawah usia 18 tahun dengan modus menuakan usia si anak perempuan.

Kedua, kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan merilis adanya 35 perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual per harinya. Dalam survey tahun 2015 Sekolah Perempuan terhadap 100 perempuan yang berumah tangga di Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur menunjukkan 70% diantaranya pernah mengalami kekerasan rumah tangga dan juga seksual yang tidak dilaporkan. Alasan mendiamkan kasus  karena dianggap tabu untuk diketahui orang lain dan selebihnya adalah tidak mengetahui prosedur pelaporan.

Ketiga, perempuan rentan terdampak bencana dan konflik sosial. Perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan selain anak-anak, difabel dan orang tua ketika sebuah wilayah tidak memiliki mekanisme perlindungan atau system tanggap darurat terhadap bencana dan konflik. Bahkan Poso yang pernah mengalami konflik dengan jumlah korban yang banyak sendiri tidak memiliki mekanisme perlindungan warga juga peringatan dini konflik di desa. Saat marak isu penggerebekan teroris di Poso, warga desa Malei dipaksa untuk tinggal di rumah dan tidak ada jaminan keamanan bagi warga yang ke luar rumah.  Akibatnya sebagaian besar perempuan petani tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan dalam situasi yang tidak aman tersebut.

Keempat, ancaman dan kekerasan berbasis agama. Dari pemantauan di Madura, Jember dan Tasikmalaaya menunjukkan bahwa tensi antar kelompok aliran agama yang berbeda masih sangat tinggi. Sementara pemerintah tidak menjembatani dialog antar kedua kelompok. Kondisi tersebut juga diperparah dengan masih intensifnya ancaman-ancaman penyerangan yang diterima dari kelompok intoleran. Dalam posisi ini  perempuan mengalami double diskriminasi. Selain  mengalami kerugian fisik (hilangnya harta benda, aset dan pekerjaan), psikis (trauma, stigma negative) serta sulitnya akses hak-hak sipil lainnya juga di dalam kelompoknya sendiri tidak memiliki suara untuk terlibat dalam penyelesaian konflik.

Pada prakteknya, perempuan tidak hanya diam saja. Banyaknya dampak yang dirasakan telah mendorong mereka melakukan berbagai inisiasi untuk penyelesaian persoalan dan konflik. Misalnya mendirikan kelompok perempuan, membangun koperasi, menginisiasi dialog antar kelompok perempuan. ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah korban semata melainkan aktor penting untuk perubahan. Namun inisiasi-inisiasi tersebut belum banyak mempengaruhi para pengambil kebijakan di desa atau kabupaten untuk lebih intens mendengar dan melibatkan perempuan dalam proses penyelesaian persoalan, membangun perdamaian dan resolusi konflik.

Secara normative, pelibatan perempuan terjamin dalam United Nation Security Council Resolution (UN SCR) atau Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi yang disahkan tahun 2000 tersebut merupakan resolusi pertama untuk merespon dampak perang terhadap perempuan serta bagaimana pelibatan perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Pada dasarnya, Resolusi ini tidak mewajibkan negara-negara anggota PBB menyusun RAN 1325, akan tetapi mendorong agar pemerintah menerjemahkan Resolusi 1325 pada konteks nasional yang menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam penyelesaian konflik dan gender mainstreming dalam sektor keamanan.

Di Indonesia, RAN 1325 sudah diinisasi sejak tahun 2007, dan kemudian pada Oktober 2014 disahkan menjadi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) melalui Peraturan Menteri No. 7/2014, Kementrian Koordinator  Kesejahteraan Rakyat (sekarang Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebuadayaan). Konflik bersenjata bukanlah satu-satunya konflik yang dimaksud, sehingga RAN ini dikontekstualisasikan dengan pengalaman konflik social yang ada termasuk perkembangan atas pengalaman kekekerasan berbasis gender, orientasis seksual berbeda serta agama.

Lahirnya RAN  mencerminkan progresivitas diskursus isu perempuan dan perdamaian sekaligus menunjukkan komitmen dan sikap yang baik pemerintah untuk memajukan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di daerah konflik. dan minoritas agama. Oleh karenanya, RAN banyak diharapkan oleh berbagai pihak baik pemerintah itu sendiri, aparat kemanan dan juga masyarakat sipil untuk menjamin dan merawat perdamaian berkelanjutan dengan perspektif baru bahwa perempuan tidak hanya dilihat sebagai korban, akan tetapi sebagai aktor aktif perdamaian. Selain itu, kita juga masih memiliki GR 30 dari CEDAW yang bisa dipakai untuk merespon isu hukum diskriminatif, pelanggaran HAM berat pada perempuan dan anak perempuan.

Namun pertanyaannya, bagaiamana jaminan perlibatan perempuam yang termaktub dalam resolusi 1325 serta RAN P3AKS bisa menjangkau perempuan dan anak sampai level desa? Tentunya ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah dan masyarakat sipil. Namun kita perlu optimis, mengingat arah baru pembangunan dari pemerintahan sekarang ini memberikan peluang sebesar-besarnya pemerintah desa dan tiap warga Negara tidak terekecuali perempuan dan anak muda untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan, sebagaimana yang dimandatkan melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Di sisi lain, UU Desa ini sebagaimana dalam pasal 78 ayat 3 tentang Pembangunan Desa disebutkan bahwa pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam UU ini mengamanatkan bahwa proses pembangunan desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya kaum difabel, perempuan, pemuda serta kelompok minoritas. Pembangunan yang dimaksud adalah keseluruhan dari proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Kecenderungan selama ini, perencanaan pembangunan yang dibuat di tingkat desa lebih menghasilkan prioritas program/kegiatan yang bersifat instan, yang langsung dirasakan secara ekonomi atau yang bersifat fisik karena dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, terukur,, menyerap lapangan kerja. Maka, arah baru pembangunan yang bertumpu pada kekuatan desa ini merupakan kesempatan emas untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berperspektif gender. Senada dengan Wahyudin Sumpeno perlu sinkronisasi dan pengintegrasian prespektif perdamaian (peacemainstreaming) dalam perencanaan pembangunan untuk memperkuat harmonisasi antar pelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Oleh karenanya dalam konteks ini, dibutuhkan langkah strategis penguatan perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dengan paradigm baru bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik (infrastruktur) melainkan melihat aspek social seperti penyelesaian konflik dan membangun atau merawat perdamaian. Salah satu indicatornya misalnya lahir mekanisme perlindungan perempuan dari kekerasan  (gender, seksual, agama, penguasaan sumber daya alam dsb) di tingkat desa.

Melihat dinamika di atas, maka tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah dan juga masyarakat adalah bagaimana menyediakan space untuk perempuan agar lebih  mendapatkan tempat bersuara dalam perencanaan, pelaksaanan serta monitoring pembangunan desa. Juga bagaimana memastikan termasuk didalamnya unsur bina damai, serta bagaimana perempuan meningkatkan kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan desa umumnya, serta menjaga perdamaian dan keamanan pada khususnya.

Ruang-ruang untuk menciptakan kader-kader perempuan yang memiliki perspektif gender dan perdamaian serta kemampuan loby dan negosiasi dalam perencanaan pembangunan sudah mulai dibangun oleh beberapa organisasi yang konsen pada isu perempuan. AMAN adalah salah satu organisasi yang ikut berkontribusi menciptakan agen perdamaian dari kelompok perempuan lintas iman di level akar rumput melalui Sekolah Perempuan untuk Perdamaian (SP). Sejak 2008, tercatat lebih dari 1000 perempuan tergabung dalam SP di 22 komunitas/desa di Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Poso, Yogyakarta, Wonosobo dan Jember.

Atas dasar pemikiran di atas, AMAN Indonesia ingin memfasilitasi sebuah ruang perjumpaan dan pertukaraan pengalaman isu-isu perempuan, perdamaian dan keamanan dari aktor-aktor perdamaain perempuan dari grass root dan juga aktivis perempuan dalam Forum Perempuan Perdamaian Dan Kongres II PSPP “Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput, Membangun Ketahanan dan Perdamaian  Desa”. 

Related Articles:

Leave a comment